Klaim BPJS Macet Ancam Operasional RSUD dr. Bob Bazar

KALIANDA – Klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang tak kunjung cair menyebabkan operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Bob Bazar terancam. Hingga kini klaim pelayanan kesehatan kepada BPJS Kesehatan yang telah disampaikan oleh Rumah Sakit plat merah kebanggaan Kalianda itu mencapai Rp 9 miliar lebih medio Juli – Agustus 2018. Sedangkan klaim untuk September – Oktober belum disampaikan. Direktur RSUD Bob Bazar, dr. Diah Anjarini mengatakan, persoalan klaim BPJS kesehatan sudah menjadi sorotan secara nasional. Sebab hal ini (klaim ‘red) turut dialami RSUD yang tersebar ditanah air. “ Hal semacam ini tidak hanya terjadi di Lampung Selatan saja akan tetapi sebagian besar rumah sakit milik pemerintah ikut merasakan dampaknya,” kata dr. Diah Anjarani kepada Radar Lamsel usai Pembahasan RAPBD di Badan Anggaran (Banang), Kamis (22/11). Dikatakan, untuk tagihan bulan Juli – Agustus mencapai kisaran Rp 9 miliar lebih. Sementara tagihan pada bulan September dan Oktober belum disampaikan. Apabila digabungkan, kata dia, maka klaim bisa mencapai Rp 19 miliar lebih. “Ini yang sudah kita ajukan klaimnya ke BPJS. Sedangkan kita telah melakukan pelayanan hingga bulan Oktober. Tetapi untuk bulan September dan Oktober klaimnya belum kita usulkan,” kata dr. Diah sapaan karib Diah Anjarini. Masih kata dr. Diah, kondisi ini berimbas pada operasional RSUD Bob Bazar. Dimana saat ini rumah sakit daerah memiliki hutang obat-obatan hingga bulan Oktober ini mencapai sekitar Rp 7,6 miliar. “Untuk tagihan obat-obatan ini, kita terpaksa mencicil. Karena klaim tagihan BPJS kita untuk bulan Juli dan Agustus belum cair dari BPJS Kesehatan,” ujarnya. Belum lagi terkait dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang juga menjadi kewajiban RSUD kepada pemerintah daerah. Kondisi ini membuat realisasi PAD dari layanan rumah sakit belum terpenuhi 100 persen. “Persoalan klaim tagihan BPJS kesehatan yang belum dibayarkan ini memang sudah menjadi masalah nasional. Kita berharap ada dana talang untuk menutupi tagihan klaim yang belum bisa dicairkan karena bisa menghambat operasional dan pelayanan rumah sakit,” ungkapnya. Anggota Komisi D DPRD Lamsel Akbar Gemilang angkat bicara perihal pencairan klaim tersebut. ia menilai BPJS Kesehatan memang tengah kesulitan memenuhi klaim-klaim yang disampaikan rumah sakit. Untuk dana talangan yang dimaksudkan terusnya, daerah bisa saja menanggulangi biaya tersebut asal pos-pos anggaran belum ditetapkan. Akan tetapi relaitanya anggaran yang ada di daerah sudah diposkan. “ Daerah bisa bantu asal anggarannya ada dan belum diposkan tetapi kalu sudah diposkan maka satu-satunya harapan adalah menunggu arahan pusat. Begitu,” ujar Politisi dari Fraksi Golkar itu. (ver)