Tak Punya Aset, Pemkab Kesulitan Bangun Huntara

KALIANDA – Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengakui bahwa kendala untuk membangun Hunian Sementara (Huntara) bagi korban tsunami karena tak memiliki aset lahan dilokasi terdampak tsunami. Dari data yang dipaparkan Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) tak kurang dari 537 unit Huntara yang dibutuhkan. Sedangkan Huntara yang berdiri belum menyentuh angka 50 unit sejauh ini. Sekretaris Daerah Lamsel Ir. Fredy SM menjelaskan kendala utama yang dihadapi saat ini memang ketersediaan lahan. Sebab tidak banyak lahan milik masyarakat yang bisa dipinjam untuk lokasi pembangunan Huntara. “ Masalahnya ketersediaan lahan, saat ini kami masih berkoordinasi dengan masyarakat yang memiliki lahan strategis untuk dapat dipinjam pakai sebagai lokasi Huntara,” kata Fredy, Kamis (17/1).  Disisi lain Pemkab juga tak memiliki aset lahan diwilayah itu. Sehingga ini juga menjadi kendala. Sebab aset lahan notabenne berada jauh dari lokasi terdampak tsunami. “ Pemerintah daerah juga tak mempunyai aset lahan diwilayah pesisir yang dapat dijadikan lokasi pembangunan Huntara,” ujar Fredy yang juga Ketua Tim Rekonstruksi dan Rehabilitasi pasca tsunami. Alhasil menjelang berakhirnya masa tanggap darurat pada 19 Januari mendatang kesiapan Huntara masih menjadi kendala tersendiri yang dihadapi pemerintah daerah. Kendati demikian, Fredy menegaskan Pemkab akan berusaha mempercepat proses pembangunan Huntara bagi masyarakat yang rumahnya hancur diterjang tsunami. “ Semua pihak ingin situasi kembali normal pasca bencana, saat ini upaya Pemkab masih terus dilakukan agar masyarakat bersedia melakukan pinjam pakai untuk disewa sebagai lokasi Huntara. Dengan demikian perekonomian korban tsunami bisa kembali normal itu harapan kita,” terangnya. Sebelumnya, problem ketersediaan lahan inilah yang menyebabkan rencana pembangunan Huntara tampak berjalan alot. Sebab, Pemkab sejatinya tak akan banyak terbebani, karena beberapa organisasi besar siap membangun Huntara dengan syarat lahan disiapkan oleh Pemkab. Sekretaris Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Lampung Selatan Aflah Efendi berharap pendekatan oleh pemerintah kecamatan atau pemerintah desa membuahkan hasil. Sebab, lahan yang strategis dan memenuhi standardisasilah yang dapat digunakan untuk pembangunan Huntara. (ver)