Dalih ‘Uang Lelah’ Marak Jelang Pilkades

KATIBUNG – Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak rawan pungutan. Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menyediakan Rp 15 juta per desa untuk penyelenggaraan Pilkades. Di Desa Tarahan Kecamatan Katibung misalnya. Salah satu bakal calon kades keberatan lantaran per calon dipinta Rp 15 juta. Kendati begitu belum ada yang berani membayar karena sebagian pihak menilai nominal itu terlampau besar. “ Ada empat calon, nah yang dipinta oleh panitia itu sekitar Rp 15 juta tapi belum ada yang bayar, kami ingin tahu dulu peruntukannya secara jelas karena kalau tidak salah ada dana APBDes serta APBD yang menyokong penyelenggaraan tersebut,” ujar salah satu calon asal Desa Tarahan yang tak mau namanya disebut, Selasa (14/5). Terpisah, Camat Katibung menjelaskan, bahwa hal itu tergantung pada kesepakatan para calon. Sebab, APBDes hanya menyediakan Rp 15 juta untuk melaksanakan Pilkades dari awal hingga akhir penyelenggaraan. “ APBDes kan hanya Rp 15 juta, kalau dari APBD itu sifatnya hanya bantuan logistik Pilkades kalau tidak salah. Kalau untuk honor panitia juga ada tapi tidak banyak,” sebut Hendra Jaya. Mantan Plt. Kepala Diskominfo Lamsel ini melanjutkan, ada enam desa di Kecamatan Katibung yang bakal menyelenggarakan Pilkades serentak pada Juni mendatang. Keenam desa itu yakni Desa Tarahan, Tanjungan, Babatan, Pardasuka, Karya Tunggal dan Sidomekar. “ Itu tergantung pada rembukan para calon dan panitia, karena tidak ada tim dari kecamatan yang ikut campur persoalan itu,” ujar Hendra Jaya. Problem ini memantik tanggapan Anggota Komisi A DPRD Lamsel, Suparman. Legislator asal Merbau Mataram ini mengatakan trend yang ada dipusaran pilkades yakni ‘uang lelah’. “ Okelah kalau memang uang lelah terserah para calon, mau memberi berapapun. Tetapi kalau sudah ada dari APBDes dan APBD tentu ini jadi pertanyaan para calon, apalagi dibeberapa desa ada yang sampai dipinta belasan hingga Rp 20 juta per calon. Siasatnya memang tidak langsung bulat dibayarkan tapi bertahap,” ungkap Suparman. Alat kelengkapan dewan yang membidangi urusan pemerintahan ini menegaskan bahwasanya Rp 15 juta dari APBDes itu sudah ideal dan tak perlu lagi ada tembahan-tambahan lain. “ Menurut kami itu sudah lebih dari cukup Rp 15 juta, mengapa demikian? Karena logistik Pilkades semua sudah ditanggung oleh APBD sedangkan panitia mulai dari ketua, sekretaris dan anggota ada honornya,” sebut dia. Suparman mendesak agar bagian Otonomi Daerah (Otda) Lamsel untuk turun ke desa-desa dan membereskan kesemarautan jelang Pilkades serentak. “ Kalau bisa Otda turun tiap kecamatan, dilihat dan diperiksa kecamatan mana saja yang jumlah ‘uang lelah’ nya itu terlampau besar untuk segera dibereskan. Jangan sampai asumsi publik negatif apabila hal-hal semacam ini dibiarkan saja,” tegasnya. (ver)