Kontraktor Masih Takut Garap Jembatan ‘Imbas OTT’

WAYSULAN – Para Kontraktor tampak hati-hati untuk menggarap paket pengadaan box culvert ruas Desa Pamulihan, Kecamatan Way Sulan yang mangkrak akibat kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2018 lalu. Ketakutan tersebut bukan tanpa alasan. Sebab, proyek senilai Rp 430.000.000,- itu dikhawatirkan masih belum netral dari kasus yang menyeret Bupati Lamsel non aktif, Zainudin Hasan. Terlebih proses hukum mengenai kasus tersebut belum klir sepenuhnya. Namun masyarakat yang tak tahu-menahu soal mekanisme dan teknis pelaksanaan proyek tampaknya tak mau tahu. Mereka hanya ingin jembatan yang menjadi penguhubung Kecamatan Way Sulan – Candipuro itu diharapkan segera diselesaikan secepatnya. “ Kami ingin cepatlah dibangun karena sudah setahun mangkrak belum dibangun juga. Sudah berkali-kali juga warga gotong royong memasang batang pohon kelapa sebagai jembatan darurat, sementara bangunan permanen yang digadang-gadang belum juga jadi,” kata Hasan (40) warga Desa Pamulihan, kepada Radar Lamsel, Kamis (13/6). Sementara pemerintah kecamatan Way Sulan menegaskan bahwa pengajuan perbaikan jembatan tersebut sudah diajukan pada Musrenbangcam tahun ini, hasilnya pun mutlak karena jembatan itu masuk dalam skala prioritas pembangunan kecamatan. “ Kalau ajuan ke Musrenbang sudah kami ajukan, karena animo masyarakat terhadap infrastruktur jembatan penghubung itu sudah sejak tahun lalu, tetapi terhalang lantaran kasus hukum berimbas pada terhentinya pembangunan hingg saat ini,” kata Camat Way Sulan, Munir SE. Mantan Sekcam Way Sulan ini juga tak menampik bahwa para peserta lelang tender proyek tersebut harap-harap cemas sekaligus khawatir atau juga takut. Mengapa demikian? Sebab proses hukum terkait OTT beberapa waktu lalu belum usai. “ Kenapa saya katakan demikian, agar masyarakat juga tahu apa sebetulnya yang menghambat realisasi pembangunannya. Kontrakrtor juga masih takut untuk menggarap proyek yang nyaris senilai Rp 500 juta, kalau kasus hukumnya belum beres. Dan masyarakat juga harus tahu persoalan itu supaya tidak menimbulkan tanya,” ucapnya. Karenanya, sambung Munir, pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan runutannya agar jembatan ambruk dua tahun silam itu dapat segera diwujudkan tahun ini. “ Kami juga belum lama ini gotong royong menambal batang kelapa yang sudah mulai lapuk di badan jembatan darurat. Koordinasi dengan PU juga terus kami lakukan, tetapi memang belum ada kontraktor pemenang tender proyek tersebut,” ungkap Munir. Pada pertengahan Maret lalu, Kepala UPT Pekerjaan Umum (PU) Kecamatan Way Sulan Gembong Priono. Menjelaskan, proyek tersebut tak lagi dikerjakan oleh kontraktor yang sama melainkan di tander ulang. “Tadinya kan mau dikerjakan tahun 2018, tetapi karena ada OTT akhirnya pengerjaannya terhenti. Tapi tahun ini paling tidak setelah Pemilu jalan kabupaten penghubung dua desa itu akan segera dibangun,” kata Gembong kala itu. Terpisah, di Desa Sinar Palembang Kecamatan Candipuro terdapat box culvert berukuran besar yang mangkrak ditepi jalan. Informasi yang dihimpun Radar, box culvert itu semula akan digunakan untuk memperbaiki gorong-gorong diwilayah setempat namun urung terlaksana. Kepala Desa Sinar Palembang Sugiat mengamini mangkraknya box culvert yang dikatakan merupakan bantuan dari pemerintah yang diinisiasi oleh Anggota DPRD Lampung, Antoni Imam. Sugiat menjelaskan bantuan tersebut sampai kedesanya pada masa kepemimpinan Zainudin Hasan. “ Karena ada kasus OTT tahun lalu akhirnya mangkrak, belum digunakan sama sekali. Bantuan itu memang ditujukan untuk perbaikan gorong-gorong penghubung Sinar Palembang – Sidoasri,” tandasnya. (ver)