Untuk Berobat Warga Sebuku Harus Seberangi Lautan

RAJABASA – Hak-hak warga Dusun Sebuku (Pulau Sebuku) Desa Canggung, Kecamatan Rajabasa sebagai warga negara yang berhak mendapat pelayanan kesehatan sebagaimana warga lainnya, masih sulit terwujud. Jaminan kesehatan warga disana jauh dari kata layak. Kalau ada warga yang sakit dan butuh pengobatan maka warga harus siap menyeberangi lautan menggunakan katir (kapal kecil ‘red) untuk sampai di pusat Kecamatan Rajabasa atau Kecamatan Kalianda. Padahal disana sudah ada Poskesdes yang rampung dibangun sejak tiga tahun lalu. Usai dibangun, Poskesdes bukannya ramai justru sepi bak rumah hantu. Warga Pulau Sebuku mengatakan tenaga medis yang ditugaskan hanya hadir ke lokasi satu bulan sekali. Sehingga, warga kesulitan untuk mendapatkan layanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah daerah. \"Paling petugasnya datang sekali dalam satu bulan. Semestinya, dia selalu stanby disini. Apalagi, sudah diberikan fasilitas tinggal dan praktek oleh pemerintah,\" ungkap seorang warga yang namanya enggan disebut di koran ini, Minggu (23/2) kemarin. Dia mengaku, warga sangat membutuhkan adanya tenaga medis di wilayah kepulauan terpencil. Sebab, setiap ada warga yang sakit mereka harus bertaruh nyawa dengan mengarungi lautan mnggunakan kapal kecil nelayan untuk membawa ke tempat pengobatan di wilayah pusat pemerintahan. \"Mau tidak mau, kalau ada warga yang sakit parah langsung kita bawa ke tempat terdekat. Ya, harus pakai kapal katir nyebrang ke Kecamatan Rajabasa di bawa ke Puskesmas. Kalau tidak, langsung kami bawa ke rumah sakit umum,\" kata dia. Warga berharap, pemerintah melalui OPD terkait bisa segera menyikapi kondisi tersebut. Pasalnya, diwilayah itu terdapat lebih dari 350 kepala keluarga (KK) yang tinggal di sekitar Poskesdes. \"Artinya kalau memang ada petugas medisnya datang sebulan sekali itu berarti dia memang ditugaskan disini. Harusnya dia tinggal disini dan melayani warga. Kan memang sudah di gaji sama pemerintah,\" tukas warga lainnya. Hingga berita ini naik cetak, Kepala Dinas Kesehatan Lamsel dr. Jimmy B. Hutapea belum bisa dimintai keterangan terkait persoalan ini. Dihubungi via telepon dalam kondisi tidak aktif. (idh)