Banyak Data KPM Keliru, Dinsos Diminta Turun

JATI AGUNG - Banyaknya kekeliruan dalam pendataan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) membuat Kepala Desa (Kades) menjadi sasaran masyarakat. Oleh karena itu Dinas Sosial Lampung Selatan diminta turun dan menjelaskan data tersebut. Mantan Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kecamatan Jati Agung Muhammad Romsi mengatakan, setiap kali bantuan turun selalu kades yang didatangi oleh warga apalagi selalu ada warga yang dinilai mampu turut mendapat bantuan. \"Kami para kades yang jadi bulan-bulanan warga, Dinsos harys turun ke seluruh kecamatan dan menjelaskan bagaimana cara pendataan,\" ungkapnya kepada Radar Lamsel, Senin (23/3). Ia menyampaikan, persoalan bantuan tidak tepat sasaran selalu menjadi buah bibir dan belum pernah ada penyelesaian. \"Setiap tahun ya begini-begini terus, harusnya kan ada pendataan ulang atau bagaimana,\" kata dia. Pria yang juga Kades Karang Sari ini menyayangkan tidak adanya perbaikan data dari tahun ke tahun. \"Harusnya ada perbedaan dari tahun lalu dengan tahun sekarang, kemudian dievaluasi dimana saja bantuan yang tidak tepat sasaran itu,\" tuturnya. Romsi berharap semua bentuk bantuan, tidak hanya PKH dan BPNT harus berkoordinasi dengan kades saat pendataannya. \"Setidaknya kami lebih paham kehidupan warga kami bagaimana,\" ujarnya. (Kms)