12 Desa di Penengahan Menuju ODF

PENENGAHAN - Pemerintah Kecamatan Penengahan sedang mempersiapkan 12 desa di wilayahnya untuk mengikuti penilaian ODF (Open Defecation Fee). Status ODF menjadi target yang wajib. Sebab, pemerintah kecamatan sudah menargetkan penyelesaiannya pada tahun ini. Camat Penengahan, Erdiyansyah, S.H.,M.H. mengatakan target ODF tersebut merupakan arahan Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto, dan Ketua TP PKK Lampung Selatan, Hj. Winarni Nanang. Erdiyansyah mengatakan ada 14 desa di wilayahnya yang belum berstatus ODF. \"Semuanya ada 14, 12 sudah siap. Sedangkan dua desanya lagi dalam proses penyelesaian,\" katanya kepada Radar Lamsel, Selasa (12/5/2020). Pria yang akrab disapa Erdi ini melanjutkan, pihaknya sudah menyampaikan kesiapan 12 desa itu kepada UPT PRI Penengahan. Sebab, prosedur penilaian pertama wajib disampaikan ke puskesmas terlebih dahulu, setelah itu dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, dan Provinsi Lampung. \"Iya, nanti mereka yang menyampaikan ke kabupaten bahwa desa di Kecamatan Penengahan siap dimonitor,\" katanya. Kepala UPT PRI Penengahan, Ns. Rosalina, S.Kep.,M.Kep belum mengetahui secara pasti kepana penilaian terhadap 12 desa itu dilaksanakan. Sebab, jadwal penilaian akan ditentukan dalam rapat koordinasi (rakor) yang digelar Rabu (13/5/2020) hari ini. \"Iya, Pak Camat sudah kasih tau kalau ada desa yang sudah siap. Kalau soal itu (penilaian) besok rakor dulu, setelah itu baru ditentukan,\" katanya. Sebelumnya, Pemerintah Kecamatan Penengahan memang menargetkan seluruh desa di wilayah berstatus ODF pada Mei ini. Pemerintah setempat optimis karena desa yang belum ODF sudah bersiap diri memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Bahkan desa-desa dibantu oleh UPT PRI Penengahan di zaman kepemimpinan Saiful Anwar, S.Km. Instansi kesehatan ini memberi pendampingan kepada desa untuk mendorong kegiatan swasembada WC yang dianggarkan melalui dana desa (DD). (rnd)