Percepat Penyaluran BLT Terdampak Covid-19!

KALIANDA - Masih minimnya realisasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) di Kabupaten Lampung Selatan, mendapat sorotan dari kalangan akademisi. Pasalnya, saat ini telah memasuki bulan akhir pemberian stimulan bagi warga terdampak covid-19.   Namun, pada prakteknya baru sekitar 13 desa dari 256 desa yang telah menyalurkan BLT bagi warga nilainya Rp600 ribu per bulan. Stimulan itu, diperuntukan selama 3 bulan pada periode April, Mei dan Juni.   Mantan Ketua STIE Muhammadiyah Kalianda, Tamam, SE, MM menyatakan, masih terhambatnya penyaluran BLT dinilai sangat memprihatinkan. Pihaknya, meminta adanya partisipasi kongkret dari semua pihak agar bisa mempercepat proses penyalurannya kepada warga yang membutuhkan.   \"Jika memang teknis, harapan kami segera diselesaikan. Apapun dalihnya dana tersebut harus segera sampai. Karena saya yakin orang yang terdampak covid-19, dengan anjuran di rumah saja kurun waktu 3 bulan ini telah menyisakan penderitaan dan kesusahan yang luar biasa,\" ungkap Tamam kepada Radar Lamsel, Selasa (2/6) kemarin.   Dia meyakini, selama pandemi ini berbagai hal telah dilakukan masyarakat demi memenuhi kebutuhan hidup. Bahkan, dia menilai banyak warga terdampak yang sampai berhutang bahkan meminta belas kasihan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.   \"Sekali lagi saya berharap, BLT DD segera tersampaikan agar tidak meninggalkan masalah bagi semua pemangku kepentingan di kemudian hari,\" imbuhnya.   Pihaknya tidak memungkiri jika banyak hal yang wajib dipenuhi oleh aparatur pemerintahan dalam memproses pencairan BLT. Selain melalui mekanisme dan tahapan pencairan anggaran, verifikasi data penerima manfaat juga menjadi salah satu persoalannya. Tamam mengatakan verifikasi maksudnya baik, tapi kebutuhan dasar atas perut tak bisa nunggu hasil verifikasi. Di sinilah perlu adanya peran kebijakan pemerintah daerah dengan melibatkan semua pihak terkait untuk lebih transfaran dalam mengambil resiko membela dan mengutamakan kepentingan dasar yang harus di dahulukan.   “Kalau harus menunggu hasil verifikasi kemensos,  itu namanya bukan penanganan darurat pandemi covid-19. Artinya kalau dibilang darurat itu memang harus diambil langkah kebijakan segera untuk kemaslahatan umat. Tapi tetap mengacu pada asas obyektif, transfaran dan tepat sasaran serta dapat dipertanggung jawabkan,\" tukasnya.   Sementara itu, dari keterangan DPMD Lamsel, 13 desa yang telah menggelontorkan BLT DD periode I untuk Bulan April adalah Desa Bumisari, Serdang, Jatibaru, Rejomulyo, Kecapi, Sukaratu, Margacatur, Babatan, Margorejo, Tejang Pulau Sebesi, Malang Sari, Sidomakmur dan Bali Nuraga.   \"Yang sudah mencairkan DD tahap II ada 99 desa termasuk 13 desa yang menyalurkan BLT DD kepada KPM. Sementara 86 desa lainnya tengah memproses pembuatan buku rekening KPM,\" ungkap Kabid Pengelola Keuangan Desa dan Kelurahan DPMD Lamsel M. Iqbal Fuad, kemarin.   Dia menerangkan, sejauh ini tengah memproses pencairan DD tahap II untuk 58 desa. Sementara 99 desa sisanya dari 256 desa se-Lamsel belum mengajukan proposal pencairan DD.   \"Khusus pencairan di masa pandemi ini ada relaksasi persyaratan pencairan DD. Jd pengajuan nya cukup perkades BLT dan rekening koran serta rekening giro desa. Tapi kita belum tahu junlah total KPM penerima BLT karena data belum masuk semua. Masih ada desa yang belum diverifikasi data KPM oleh Kemensos,\" pungkasnya. (idh)