Menanti Kelahiran BUMD Baru

PALAS – Harga jual hasil penan padi yang cenderung tidak stabil kerap menjadi keluhan petani Lampung Selatan ketika musim panen padi telah tiba. Seperti yang terjadi pada musim panen rendeng pada Mei lalu, harga jual gabah di tingkat petani jatuh diangka Rp 3.500 per kilo gramnya. Bahkan di wilayah Kecamatan Palas dan Sragi akibat sebagian tanaman padi yang roboh harga jual jauh merosot diangka Rp 3.100 per kilogramnya. Belum lagi, petani juga kerap dikecoh oleh para tengkulak atau pengepul dengan membeli hasil panen dibawah harga standar. Akibatnya musim panen sangat  jarang membawa kesejahteraan untuk petani. Permasalahan yang kerap terjadi ini tentu saja sudah menjadi perhatian Pemerintah  Kabupaten Lampung Selatan. Upaya menanggulangi harga hasil pangan ini akan diwujudkan dengan membentuk Bandan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Lampung Selatan, Bibit Purwanto juga mengamini, harga jual hasil penan yang kerap merot  memang menjadi kendala yang selalu dialami petani ketika musim panen tiba. “Harga jual yang selalu jatuh ini memang selalu dikeluhkan petani. Seperti yang terjadi pada musim penen padi atau jagung beberap bulan lalu, harga jual sangat jatuh. Sehingga musim panen kurang membawa kesejahteraan untuk petani,” kata Bibit memberikan keterangan kepada Radar Lamsel, saat menghadiri sosialisasi Kartu Petani Sejahtera (KPB) di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pertanian Kecamatan Palas, Selasa (30/6) kemarin. Permasalahan yang berulang ini tentusaja sudah menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Upaya Pemkab untuk mengatasi harga jual hasil pangan ini yaitu dengan membentuk BUMD. Bibit menjelaskan, BUMD di bidang hasil pengan ini nantinya akan membeli hasil pertanian  yang ada di Lampung Selatan. Tentunya dengan harga standar. “Upaya pemkab membentuk BUMD untuk membantu petani, agar kedepannya setiap musim panen petani tidak lagi mendapatkan harga murah, yang di bawah standar,” ucapnya. Bibit mengaku, upaya pemerintah untuk membentuk BUMD ini telah sampai pada tahap pengkajian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengkajian Kemerinterian Pertanian. “Pengajuan kita ini sudah sampai di Kementerian. Tinggal menunggu persetujaannya lagi. Harapan kita upaya Pemerintah Lampung Selatan ini akan terkabul, sehingga bisa membantu petani,” harapnya. Rencana Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan ini juga mendapat respon positif dari sejumlah petani. Salah satunya Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Kuala Sekampung, Kecamatan Sragi,  Wanto. Menurutnya upaya pemerintah membentuk Badan Usaha yang membeli hasil pangan ini sangat membantu petani di wilayah Lampung Selatan. Terlebih ketika musim panen dan harga sedang merosot. “Harapan kami rencana ini bisa tercapai. Petani juga akan sangat senang jika ada badan usaha milik pemerintah mau membeli hasil panen dengan harga standar,” pungkasnya. (vid)