KALIANDA - Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Lampung Selatan menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Kamis (22/9/2022) sore. Gerakan protes yang dilakukan puluhan mahasiswa itu menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Para mahasiswa yang mengenakan almamater biru itu mengekspresikan diri dengan pelbagai cara melalui sebuah ungkapan yang ditulis di karton. Inti daripada gerakan itu, mahasiswa meminta para wakil rakyat keluar dan bersedia menemui mereka yang ingin suaranya didengar. Meski demikian, aksi yang digelar berlangsung dengan tertib. Suara yang disampaikan oleh puluhan mahasiswa itu juga mendapat pengawalan dari personel gabungan, dari Sat Pol-PP Kabupaten Lampung Selatan, Polres Lamsel, dan juga Kodim 0421/LS. Informasi yang diterima Radar Lamsel, perwakilan dari mahasiswa yang berunjuk rasa berhasil menemui anggota DPRD. Namun belum jelas siapa gerangan, dan hal apa saja yang dibicarakan antara wakil rakyat tersebut ketika duduk bersama dengan mahasiswa. Ketua PC PMII Lampung Selatan, Muhammad Yusuf Kurniawan, mengatakan bahwa mereka akan terus mengkonsolidasikan gerakan-gerakan dengan eskalasi massa yang lebih besar. Yusuf mengatakan dari 50 anggota DPRD di Lampung Selatan, hanya ada 2 anggota yang bersedia menemui mereka.
\"Kami menunggu, sembari berkonsolidasi dengan teman-teman yang lain. Maupun elemen masyarakat,\" katanya saat diwawancarai awak media.Yusuf mengatakan pihaknya memang ingin bergerak bersama-sama agar suara penolakan kenaikan harga BBM bisa didengar oleh pemerintah. Menurut dia, kenaikan harga BBM secara tidak langsung akan menjadi magnet bagi bahan pokok lainnya untuk ikut menaikkan harga.
\"Maka dari itu, PMII mempunyai sikap tegas. Sesuai dengan instruksi yang ada di Pengurus Besar PMII,\" katanya.Apa yang dikhawatirkan PMII bukanlah isapan jempol belaka. Kenaikan tarif angkutan pedesaan kini resmi dinaikkan Rp 1.000. Tarif angkutan umum pedesaan pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Lampung Selatan dipastikan naik rata-rata Rp1.000 untuk setiap trip. Hal ini menyusul hasil rapat bersama pihak terkait yang digelar Dinas Perhubungan (Dishub) belum lama ini. Kepala Dishub Lamsel, Drs. H. M. Darmawan, MM memastikan, keputusan hasil rapat penyesuaian tarif angkutan pedesaan merujuk pada SE Penyesuaian Tarif sebagai dampak kenaikan BBM pada 7 September 2022 lalu.
“Setelah kami pelajari, lalu kami menggelar rapat penyesuaian tarif bersama dengan pihak terkait. Termasuk dengan jajaran Polres Lamsel dan Organda. Setelah rapat kemarin lalu kami tetapkan kenaikan tarif angkutan pedesaan di semua jalur yang ada di wilayah kita rata-rata Rp1.000 per trip nya,” ungkap Darmawan saat dikonfirmasi Radar Lamsel via sambungan telepon, Rabu (21/9) kemarin.Dia mengakui, sebelum diputuskan penyesuaian tarif angkutan umum memang para pemilik angkutan telah lebih dulu menaikan tarifnya pasca keniakan harga BBM. Namun, kenaikan tarif nya masih dalam ambang batas kewajaran dan tidak membebankan masyarakat sebagai pengguna angkutan umum.
“Maka, setelah ada hasil rapat penyesuaian tarif ini semua angkutan umum wajib menaati nya. Jadi, tidak boleh ada kenaikan tarif yang berlebihan atau kita tetapkan kenaikannya rata-rata Rp1.000,” tegasnya.Lebih lanjut dia mengatakan, pihaknya tengah mengusulkan hasil rapat tersebut ke pimpinan untuk dikemas menjadi aturan ke dalam Peraturan Bupati (Perbup) Lamsel.
“Sekarang sedang proses pembuatan perbup nya. Artinya sudah resmi kenaikan penyesuaian tarif angkutan umum ini,” pungkasnya.Kenaikan ini tentu saja memberatkan pengguna jasa serta penyedia jasa angkutan umum. Dilema keduabelahpihak merupakan efek dari kenaikan BBM yang melambungkan semua harga-harga.
“ Ongkos angkot naik Rp 1.000, sementara saya naik angkot setiap harinya pulang pergi dari Sidomulyo – Kalianda, estimasi sebulan PP 20 hari saja sudah terasa pengeluarannya. Sedangkan BLT BBM saya nggak dapat, pendapatan pun tidak bertambah,” ujar Dia (37) pengguna angkot asal Sidomulyo.(rnd)