Gelombang Tuntutan Menggelinding

KALIANDA - Ratusan guru honorer bakal menggelar aksi damai di Kantor DPRD Lampung Selatan pada Kamis (16/11/2022). Informasi yang diterima Radar Lamsel, para guru honorer yang tergabung dalam GLPG (Guru Lulus Passing Grade) bakal menyampaikan satu tuntutan. Mereka bakal mendesak Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto, membuka formasi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) guru sesuai dengan guru lulus passing grade. Di Lampung Selatan sendiri, tercatat ada 797 orang yang lulus ukuran standar tersebut. Tuntutan yang GLPG layangkan juga sudah pas sebagaimana yang tertuang di dalam Permenpan dan RB Nomor 20 Tahun 2022 bahwa guru lulus passing grade pada seleksi PPPK tahun 2021 menjadi prioritas 1 atau langsung diangkat pada rekrutmen PPPK tahun 2022. Radar Lamsel sempat menghubungi Korwil dan juga Ketua GLPG PPPK Lampung Selatan,  Fulkan Gaviri, dan Hendriyansyah. Nama pertama tidak menjawab pesan konfirmasi dan telepon dari Radar. Sedangkan Hendri tidak berkenan diwawancarai mengenai aksi damai itu. Sat Pol-PP Kabupaten Lampung Selatan sudah mempersiapkan personel yang akan turun mengamankan aksi damai di Kantor DPRD pada pukul 08.00 WIB. Selain dari kalangan guru honorer, organisasi masyarakat yang tergabung dalam Pengurus Besar GARUDA (Gempita Rakyat Untuk Indonesia) juga akan melakukan aksi damai. Jika aksi tersebut benar digulirkan dan disuarakan di depan Gedung DPRD Lampung Selatan, dapat dipastikan bahwa tidak semua anggota DPRD Lamsel bisa menemui perwakilan massa. Informasinya, separuh lebih anggota dewan kabupaten ini sedang konsul, mereka yang berangkat ke jawa atau luar daerah meliputi Bappemperda dan anggota Banggar. Radar Lamsel lantas mengontek Wakil Ketua I DPRD Lampung Selatan Agus Sutanto, politisi PAN itu membenarkan ihwal urusan konsul ke luar daerah tersebut.

“ Ya betul keberangkatan konsul ini meliputi Bappemperda dan anggota Banggar, sebagian besar berangkat hampir separuh lebih dari jumlah legislator DPRD Lamsel yang berada di luar daerah,” pungkasnya.

“ Terkait rencana aksi itu kami belum tahu karena memang sedang di luar daerah, tapi mungkin perwakilan massa akan ditemui oleh wakil rakyat yang standby disana, sebab tak semua anggota dewan berangkat untuk urusan konsul,” pungkasnya. (rnd/ver)