KALIANDA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Lampung Selatan mendorong Dinas Pendidikan Lampung Selatan untuk segera menyelesaikan permasalahan Guru Lulus Passing Grade (GLPG). Anggota Komisi II DPRD Lampung Selatan dari Fraksi PKS Andi Apriyanto menilai besaran anggaran Disdik diharapkan mampu menyelasaikan persoalan guru honorer yang menggelar aksi, utamanya guru yang lulus passing grade.
“ Pemkab Lamsel harus segera berkoordinasi agar dapat dipahami secara baik oleh Pemkab. Rapat gabungan komisi dengan element terkait perlu segera dilakukan agar kebijakannya benar-benar membuahkan solusi,” ujar Andi kepada Radar Lamsel.Legislator asal Kalianda ini menyampaikan bahwa terdapat anggaran 53 miliar untuk PPPK, dari Rp 53 miliar itu masih menyisakan sekitar Rp 40 miliaran.
“ Kami sudah sondingkan dengan BPKAD, dari Rp 53 miliar sudah ada alokasi Rp 13 miliar untuk rekrutment tahun 2022. Artinya masih ada sisa untuk tahun 2023 ini sekitar Rp 40 miliaran. Nah alokasi yang Rp 40 miliar itu sudah di breakdown ke lima satker,” ungkapnya.Kelima satker itu lanjut Andi yakni; Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Peternakan dan DTPHP. Andi juga ingin agar koordinasi lintas komisi juga disegerakan sebagai langkah untuk merespon tuntutan GLPG yang menyuarakan beberapa point krusial terkait nasih mereka.
“ Supaya ini nanti kita duduk bersama bisa melibatkan Komisi I ada BKD, Komisi II ada Keuangannya dan Komisi IV nya Dinas Pendidikan. Maka nanti saling ada titik temu jika koordinasi lintas komisi dan Satker itu telah bergulir,” pungkasnya. (red)