KALIANDA - Evaluasi kinerja pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi Lampung serta peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) PKH Lampung Selatan terus dilakukan. Salah satunya, dengan menggelar Rapat Kerja Wilayah (rakerwil) I yang dilaksanakan di Aula Sebuku Kantor Bupati Lamsel, Selasa (13/12) kemarin. Kegiatan yang mengusung tema \'Penguatan Budaya Santun, Integritas dan Profesional Dalam Percepatan Layanan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)\' ini, dibuka secara resmi oleh Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto. Dalam penyampaiannya, Nanang menegaskan, Pemerintah Pusat sangat konsen dan memberikan perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, berbagai program bantuan telah disalurkan melalui Kementrian Sosial (Kemensos) salah satunya adalah PKH. Untuk menentukan sasaran penerima manfaat, imbuhnya, kepada seluruh pendamping PKH untuk turun langsung di tengah masyarakat. Sehingga dapat melihat dengan jelas siapa saja masyarakat yang berhak menerimanya.
“Masyarakat harus dapat memahami bahwa PKH adalah program Pemerintah Pusat yang diberikan kepada mereka penerima manfaat atau masyarakat yang tidak mampu. Program sosial ini juga disalurkan sebagai salah satu langkah pengentasan kemiskinan. Karena kemiskinan merupakan permasalahan besar yang harus diselesaikan secara komprehensif,” ujar Nanang mengawali sebutannya.Nanang melanjutkan, sudah cukup banyak anggaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat. Untuk Kabupaten Lampung Selatan sendiri, pada tahun 2021 lalu, Pemerintah Pusat melalui Kemensos RI telah menyalurkan PKH dari tahap pertama sampai dengan tahap keempat sebesar Rp. 150.840.325.000, dengan jumlah penerima manfaat sekitar 56.972 orang dari 17 Kecamatan. Sedangkan, untuk tahun 2022 ini, total nominal bantuan PKH yang digelontorkan Pemerintah dari tahap pertama sampai dengan keempat sebesar Rp. 149.498.975.000. Dengan jumlah penerima manfaat sekitar 51.917 orang dari 17 Kecamatan di seluruh Kabupaten Lampung Selatan.
“Kalau kita merujuk pada jumlah bantuan yang telah diterima oleh KPM, tentunya kita semua berharap program sosial PKH ini benar-benar dapat mengangkat perekonomian masyarakat kita. Setidak-tidaknya bantuan tersebut akan mampu membantu kebutuhan hidup dan meningkatkan daya beli masyarakat di tengah inflasi yang sedang kita hadapi saat ini,” lanjutnya.Orang nomor satu di Kabupaten ini juga mengingatkan, kepada seluruh pendamping PKH agar tidak hanya mendata masyarakat. Akan tetapi dapat juga memberikan edukasi agar mereka tidak hanya terpaku kepada bantuan sosial.
“Sampaikan kepada KPM, bahwa bantuan yang telah mereka terima ini supaya bisa dimanfaatkan untuk penambahan modal usaha. Karena program PKH bisa saja terhenti melihat kondisi keuangan negara,” ingatnya. “Terakhir saya berpesan kepada bapak ibu semua para pendamping PKH untuk dapat bekerja dengan sepenuh hati, ikhlas serta tanggungjawab tinggi. Utamakan KPM karena mereka yang benar-benar berhak. Seperti lansia, ibu hamil, anak yatim dan masyarakat yang menderita disabilitas,” tandasnya.Sementara itu, Koordinator Wilayah Kerja II PKH, Ahmad Salasi mengatakan, tujuan dari kegiatan rapat kerja tersebut untuk mengevaluasi kinerja dan SDM para pendamping PKH. Serta membuat satu mekanisme yang terbaik dalam rangka menopang semua program-program dari Kementerian Sosial khususnya program bantuan sosial.
“Karena tugas pendamping PKH ini cukup berat, terutama merubah mindset atau pandangan masyarakat miskin kita. Bagaimana tidak lagi berfikir mereka miskin, bagaimana mereka dapat membangun ekonomi mereka sehingga mereka dapat lepas dari program PKH,” pungkasnya. (idh/rls)