PALAS, RADARLAMSEL.DISWAY.ID – Pemangkasan keluarga penerima manfaat Bantuan Pangan Nasional (BAPANAS) di periode Januari ternyata tidak hanya terjadi di Desa Palas Pasemah saja. Di Desa Bandan Hurip bantuan beras tersebut juga mendapat pemangkasan.
Perubahan sistem data penerima bantuan, dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dialihkan ke data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) diduga menjadi penyebab utama penerima bantuan tersebut berubah.
Padahal sebelumnya, di tahun 2023 sasaran bantuan beras Bapanas ini merupakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Kaur Kesejahteraan Masyarakat Desa Bandan Hurip Juliyanto mengatakan, pemangkasan jumlah KPM bantuan beras Bapanas di desanya mencapai 40 persen. Pada periodes Desember 2023 Desa Bandan Hurip KPM sebanyak 246 namun di periode Januari menjadi 166 KPM.
“Iya Mas, di desa kita KPMnya juga berkurang dari 246 menjadi 166 KPM. Ada pengurangan sekitar 80 KPM jika dibandingkan dengan periode Desember kemarin,” kata Juli kepada Radar Lamsel, Selasa (6/2) kemarin.
Perubahan ini terjadi lantaran penerima bantuan ini diambil dari data P3KE. Selain menyebabkan penerima bantuan berubah, bantuan ini juga rentan tidak tepat sasaran.
“Sebelumnya kan penerima bantuan diambil dari data DTKS yaitu data penerima bantuan BPNT dan PKH. Tapi sekarang berubah diambil dari data baru yaitu P3KE, sehingga ada penerima bantuan baru. Bahkan salah kadus juga menerima bantuan ini, tapi dikembalikan,” ucapnya.
Pemangkasan jumlah KPM ini juga sempat menimbulkan pertanyaan dari sejumlah masyarakat penerima bantuan. Beruntung hal tersebut bisa diredam oleh pemerintah desa setempat.
“Sebelumnya ada warga yang bertanya, kenapa tidak dapat. Tapi setelah kita jelaskan mereka mengerti,” sambungnya.
Sekretari Desa Palas Pasemah, Faisal juga memungkiri salah satu penyebab pemangkasan ini yaitu perpindahan sistem data calon penerima bantuan dari DTKS menjadi P3KE.
Ia mengaku, sekitar awal tahun 2023 Pemerintah Desa Palas Pasemah menerima data P3KE untuk diverifikasi jumlahnya sekitar 30han KPM. Namun yang keluar pada periode Januari itu hanya 22 KPM.
“Bahkan ada juga KPM beras Januari kemarin namanya tidak ada dalah data P3KE tapi dapat bantuan, itu yang membuat kita bingung sebenarnya diambil dari mana penerima bantuan ini,” kata Faisal.
Faisal juga tak menepis, peralihan data ini rentan menyebabkan penerima bantuan tidak tepat sasaran. Di desanya ada masyarakat yang telah dianggap mampun namun masih menerima bantuan.
“Di desa kita ini ada yang nerima bantuan tapi sudah punya mobil, kita enggak pernah masukan namanya ke data P3KE atau DTKS. Bahkan katanya di Desa Bumidaya itu ada PNS yang dapat bantuan beras,” ungkapnya.