Bukan hanya di Kecamatan Palas, pemangkasan bantuan beras Bapanas ini juga terjadi di Desa Bandar Agung, Kecamatan Sragi. Dari sekitar 500 KPM dipangkas menjadi 210 KPM.
“Kemarin itu kita hanya 210 pada di Desember kita masih terima sekitar 500 sekian. Ya sudah pasti banyak yang protes. Kita saja sebagai perangkat desa kaget kenapa berkurang drastis seperti ini, apalagi KPM yang enggak dapat,” kata Kaur Kesejahteraan Masyarakat Desa Bandar Agung, Dedi Selasa kemarin.
Dedi mengungkapkan, pihak Desa Bandar Agung juga sempat menginput data P3KE diawal tahun 2023, kemudian diakhir tahun pemerintah desa kembali diminta untuk memverifikasi data tersebut.
Dedi juga mengaku sempat mendapat instruksi dari pihak Kecamatan Sragi dimana data P3KE hanya diminta dari tiga dusun saja.
“Saya juga sempat kaget, Mas. Karena yang disuruh masukan ke dalam data P3KE itu hanya tiga dusun saja, Dusun Bunut Selatan, Bunut Utara, dan Bunut Tengah. Padahal kita ada enam dusun, ya data P3KE itu saja yang keluar periode Januari,” ujar Dedi.
Meski begitu, hingga saat ini Pemerintah Desa Bandar Agung belum melakukan konfirmasi ke tingkat kabupaten.
“Kami belum sempat konfirmasi, karena saja juga masih sakit belum bisa ngantor,” pungkasnya.
Pemangkasan bantuan beras Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga terjadi di Desa Palas Pasemah, Kecamatan Palas memicu gelombang protes dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Bahkan, pada Senin (5/2) kemarin Kantor Desa Palas Pasemah digeruduk puluhan emak-emak. Pemangkasan ini dianggap tak adil, menyebabkan ratusan keluarga tidak mampu terhapus sebagai KPM bantuan beras Bapanas.
Dewi (45) salah satu warga mengaku, kecewa dengan adanya pemangkasan KPM bantuan beras Bapanas di periode Januari ini. padahal kata dia, dirinya telah menjadi penerima bantuan sejak awal bantuan beras digulirkan.
“Kita bersama teman-teman disini menerima bantuan beras Bapanas dari tahun 2023 kemarin. Tapi sekarang tidak ada lagi yang menerima bantuan beras,” kata Dewi dihalan Kantor Desa Palas Pasemah.
Dewi menjelaskan, di Desa Palas Pasemah dirinya juga menjadi salah satu ketua kelompok Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengordinir sekitar 30 KPM. Namun, akibat pemangkasan itu tak satupun anggotanya menerima bantuan beras di periode Januari ini.
“Ya kita kecewa, semuanya anggota kelompok saya tidak ada yang terima bantuan beras lagi. Semuanya dihapus dari daftar penerima bantuan,” sambungnya.
Dewi menuturkan, pada tahun 2023 lalu Palas Pasemah memiliki 445 KPM bantuan beras Bapanas, namun di awal tahun ini jumlah tersebut dipangkas habis menjadi 22 orang.
“Kami meminta kejelasan mengapa penerima bantuan beras ini dipangkas habis dari 445 orang menjadi 22 orang, letak kesalahannya dimana. Katanya dialihkan ke bantuan kemiskinan ekstrim, tapi nyatanya anggota saya ada yang sangat miskin, kemudian ada yang sudah lumpun, ini tidak adil kalau dihapus dari KPM,” terangnya.
Sekretarid Desa Palas Pasemah, Faisal mengaku pemerintah desa pada Jumat (2/2) pekan lalu juga telah meminta keterangan kepada Dinas Ketahanan Pangan Lampung Selatan terkait pemangkasan KPM bantuan beras Bapanas tersebut. Namun tidak membuahkan hasil.