"Tapi dengan pertemuan tadi banyak difasilitasi oleh Bapak Bupati, mudah-mudahan itu membuat kegiatan ini semakin lancar dan cepat," katanya.
Soal pembentukan CV atau PP, apakah ada garansi dari Bulog untuk menerima para pengusaha menjadi mitra? Okta mengatakan semua itu tergantung dari hasil survei yang akan dilakukan bersama oleh tim yang dibentuk Bulog bersama Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
"Bagaimana hasil survei, mudah-mudahan apa yang kita harapkan terkait dengan sarana dan prasarana mitra maklon bisa sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan," katanya.
Beragam persoalan akhir-akhir ini sepertinya memang menyasar Bulog. Seperti molornya pembayaran gabah mitra Bulog yang telah terjadi sejak akhir Maret lalu. Buntutnya gapoktanlah yang menjadi sasaran kemarahan petani lantaran hasil panen belum sampai ke tangan mereka.
Salah satu ketua Gapoktan mengaku tunggakan pembayaran gabah hampir dialami oleh semua kelompok tani yang menjadi mitra bulok. Inti judulnya, Gapoktan bukannya mendapatkan untung, malah dibikin pusing tujuh keliling.
"Ya, gimana kita disuruh jadi mitra cari gabah lalu dijual di maklon tapi bayarnya lama. Kami gapoktan ini yang jadi sasaran petani," katanya.
Tunggakan itu, kata dia mulai terjadi sejak akhir Maret sampai saat ini. Dia bercerita ada mitra Bulog yang belum mendapat pembayaran dengan nominal yang fantastis mencapai ratusan juta. Bahkan, ada juga yang mencapai hampir setengah miliar rupiah.
"Kalau saya enggak banyak, cuma dua mobil yang belum dibayar. Tapi ada kawan saya di Way Panji sampai Rp500 juta, Mas," ucapnya.