Pada tahun 2025, Kementerian PPPA mengusulkan 54 lokasi RBRA dari 30 kabupaten/kota di 11 provinsi. Dari jumlah itu hanya 15 RBRA yang mendapatkan pendampingan intensif. Kabupaten Lampung Selatan salah satu di antaranya. Hasil audit lapangan ini dapat menjadi praktik baik yang berkelanjutan dan dapat direplikasi oleh daerah lain.
Sekretaris Daerah Lampung Selatan, Supriyanto, mengatakan kehadiran tim audit Kementerian PPPA menjadi momentum strategis dalam memperkuat langkah daerah menuju Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan predikat yang lebih tinggi. Menurutnya, penilaian ini sebagai cermin objektif dan terukur atas kondisi yang sesungguhnya.
"Kami berharap tim penilai dapat melihat langsung inovasi, kreativitas, serta nilai-nilai ramah anak yang telah kami tanamkan, khususnya di lingkungan pendidikan TK IT Al Mumtaza," katanya.
Supriyanto mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mempunyai target yang jelas. Penilaian RBRA, kata dia, harus menjadi katalisator untuk mendorong Lampung Selatan menuju Kabupaten Layak Anak dengan predikat Utama, bahkan KLA secara penuh.
"Konsep RBRA pun terus didorong agar tidak terbatas di sekolah, tetapi meluas ke taman kota, ruang publik, hingga fasilitas layanan kesehatan," katanya.
radarlamsel sudah melihat bagaimana Tim Audit Lapangan RBRA melakukan penilaian. Mereka mengecek satu per satu permainan anak-anak di TK IT Al Mumtaza. Beberapa fasilitas lainnya juga tak luput dari penilaian. Ini menjadi bukti betapa seriusnya Tim Audit melakukan penilaian.
"Target kita meraih nilai dengan predikat tertinggi," kata Plt Kepala Dinas PPPA Kabupaten Lampung Selatan, Nessi Yusnita.
Nessi menambahkan bahwa Lampung Selatan merupakan satu dari dua daerah berikut Bandar Lampung yang masuk dalam penilaian Tim Audit Lapangan RBRA Kementerian PPPA. Nessi meyakini Lampung Selatan akan meraih hasil yang sesuai dengan harapan.