Bapenda Akui Samsat Kalianda Belum Maksimal

KALIANDA – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung belum bisa melakukan pembenahan di Kantor Samsat Kalianda karena keterbatasan anggaran. Itu diungkapkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung Piterdono saat ditemui wartawan usai meninjau pelayanan di kantor Samsat Kalianda, Rabu (18/10) kemarin. Piter mengatakan, saat ini pihaknya telah menerima semua data mengenai pembangunan dan perbaikan kantor Samsat. Pihaknya juga telah membahas masalah tersebut untuk melakukan perencanaan pembangunan kantor Samsat. “Untuk waktunya, kami belum bisa memastikan kapan (melakukan pembangunan). Karena keterbatasan dengan anggaran yang ada. Tapi kami akan usahakan secepatnya, minimal ada pembenahan di setiap kantor samsat dalam waktu dekat,” katanya. Saat disinggung mengenai masalah pelayanan, ia pun tidak menampiknya. Piter mengakui jika pelayanan di kantor Samsat memang belum maksimal. Itu terjadi karena situasi dan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan keterbatasan anggaran yang ada untuk menuju pelayanan prima yang digembar-gemborkan pemerintah pusat. “Ya itu relatif, ada yang puas dan ada yang tidak, itu kendala di lapangan. Kami juga merasa belum maksimal karena situasi dan keterbatasan,” lanjutnya. Meski begitu, lanjut dia, pihaknya akan tetap berusaha mewujudkan hal itu dengan pihak Ditlantas maupun Jasa Raharja. Dalam hal ini, lanjut dia, pihaknya selalu berusaha untuk berpartisipasi dalam menciptakan pelayanan prima kepada masyarakat. “Karena yang kami perbuat ini untuk kepentingan masyarakat,” terangnya. Sekretaris Bapenda Provinsi Lampung A. Rozali. Ms menambahkan, untuk mengupayakan peningkatan pembayaran pajak di Kabupaten Lamsel, Bapenda Lampung telah mengerahkan 2 unit mobil samsat keliling di Kabupaten Lamsel. “Sudah di back-up 2 unit mobil samsat keliling, lokasinya di Jatimulyo dan Tanjung bintang untuk mengantisipasi penumpukan di Samsat Kalianda,” terangnya. Ia pun berharap Pemkab Lamsel berkenan menghibahkan tanah agar dapat membangun kantor Samsat yang sesuai dengan pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat. “Kita berharap Pemkab Lamsel berkenan menghibahkan, seperti yang dilakukan kabupaten lain. Supaya pelayanan bisa sesuai yang diharapkan,” pungkasnya. Disisi lain, Program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang sudah berlangsung sejak 17 Oktober lalu hingga 31 Desember 2017 dimanfaatkan untuk mevalidasi data kendaraan yang menunggak pembayaran pajak. Langkah pemutihan ini diambil untuk mengintegrasi data dengan pihak Ditlantas Polda Lampung supaya dapat mencari tahu potensi dari pendapatan pajak Provinsi Lampung. Nantinya, langkah integrasi data itu akan dijadikan sebagai sarana untuk membuka langkah pelayanan online. “Berdasarkan data, ada 1 juta unit kendaraan yang menunggak membayar pajak kendaraan. Jadi, validasi data akan dijadikan integritas sebagai sarana untuk mengambil langkah pelayanan online. Nanti dari Kalianda mau membayar di Bandarlampung, bayar di Metro boleh. Begitu pula sebaliknya. Itu untuk kedepannya,” kata Rozali. Rozali melanjutkan, saat ini proses integrasi data hampir selesai. Jika dilihat dari kondisi yang ada saat ini, maka realisasi pelayanan online akan mulai dilakukan pada tahun 2018. “Hampir mencapai 100 persen. Mungkin 2018 sudah bisa dijalankan, idealnya seperti itu. Insha Allah do’a kan saja, karena ini kepentingan kita bersama,” lanjutnya. Menurutnya, dengan membuka pelayanan online, diharapkan bisa memaksimalkan potensi pajak Samsat di setiap daerah. Pasalnya, beban Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah terjadi peningkatan target sebelumnya. Yaitu, dari Rp 609 Milyar naik menjadi Rp 684 Milyar. “Rp 609 milyar yang ditargetkan di APBD murni 2017, melalui DPR mereka menaikkan target menjadi Rp75 milyar ditahun 2017.  Sehingga, target dari pajak daerah adalah Rp 684 milyar,” jelasnya. Perlu diketahui, Kabupaten Lamsel memiliki potensi pajak Samsat mencapai Rp 20 Milyar lebih. “Ya, sumbangan potensi pajak samsat untuk Kabupaten Lamsel sekitar Rp 23 milyar. itu dilihat dari data tunggakan sebanyak 154 ribu kendaraan,” pungkasnya.(rnd)