GEDONGTATAAN - Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona menekankan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Pesawaran agar predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan daerah kabupaten Pesawaran TA 2016 yang telah diraih dapat dipertahankan kembali pada tahun ini.
\"Kegiatan ini (briefing dengan BPK) sangatlah penting, maka saga minta kepada para OPD dan jajaran harus benar-benar memahami. Apabila tidak adanya kesepahaman jangan sampai jadi nota hitam. Tanya dan belajar, karena prestasi WTP yang sudah kita dapat agar dipertahankan sehingga kembali meraih WTP di tahun depan,\" kata Dendi Ramadhona saat Entry Briefing dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Lampung di aula kantor Pemda setempat, Kamis (01/02).
Dengan menargetkan kembali untuk meraih WTP tersebut, Dendi berharap kepada BPK RI Perwakilan Lampung agar dapat memberikan motivasi dan dukungan sehingga lebih baik lagi. Dimana berkunjungnya BPK RI perwakilan Lampung ini terkait dengan pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah tahun nggaran 2017.
\"Berkaitan dengan kegiatan kami yang belum sempurna, kami minta dorongan dan motivasi kepada BPK Ri agar pemda pesawaran lebih baik lagi,\" jelasnya.
Sementara, Ketua Tim rombongan BPK Ri Vera Susanti mengharapkan agar seluruh OPD dapat segera menyampaikan data-data dalam mendukung proses audit.
\"Kalau ada kekurangan data masih bisa di perbaiki. Karena kami akan melakukan penilaian dalam 30 hari kedepan di kabupateb Pesawaran ini,\" ucapnya.
Terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pesawaran Lahiri menambahkan, audit BPK RI tersebut merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan. Tidak hanya di Pesawaran namun di kabupaten kota lainya. Dan tahun ini kembali melakukan audit atas pengelolaan keuangan APBD TA 2016. Dimana saat ini sedang dilakukan entry audit, yang untuk selanjutnya akan dilakukan audit secara rinci.
\"Pelaksanaan audit akan dilakukan selama 30 hari kedepan oleh tim BPK RI perwakilan Lampung di Pemda Pesawaran,\" terangnya.
Untuk meraih prestasi dalam pengelolaan keuangan dengan opini WTP, lanjut Lahiri, memiliki serangkaian tahapan. Diantaranya audit reguler, pemeriksaan awak dan audit secara rinci.
\"Setelah melalui proses baru akan dikeluarkan laporan hasil audit. Mudah-mudahan kita mampu mempertahankan prestasi yang kita raih,\" imbuhnya.
Lebih jauh Lahiri menambahkan, sebelum laporan pertanggungjawaban keuangan daerah disampaikan ke DPRD untuk di Perda-kan, tahapan yang harus dilalui yakni audit oleh BPK. Setelah hasil audit dikeluarkan BPK, baru setelah itu disampaikan ke DPRD.
\"Ada empat orang tim dari BPK RI perwakilan Lampung yang langsung mengaudit secara estafet dan setiap hari. Karena Maret harus kita serahkan ke BPK RI pusat. Dan memang sejak jauh hari pak Bupati selalu mengingatkan agar setiap satker dalam melakukan pengelolaan keuangan berdasar aturan yang berlaku,\" tandasnya. (CW1)