GEDONGTATAAN – Kepolisian Republik Indnesia (Polri) akan melakukan pengawalan terhadap rangkaian pelaksanaan Pilkada ditingkat daerah.
Hal ini disampaikan Kombes Pol Drs. Umar Dhani, salah saorang Perwira Tinggi Mabes Polri saat melakukan kunjungan kerja ke Mapolres Pesawaran dalam rangka Pamatwil dan Asistensi Pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2018 pada Jumat (02/02) lalu.
Menurutnya, asistensi pengawalan Polri terhadap rangkaian pelaksanaan Pilkada tersebut diharapkan agar berjalanya pesta demokrasi tingkat daerah dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar serta terhindar dari adanya konflik sosial.
\"Saat ini, Kapolri telah membentuk Satgas Nusantara dalam pelaksanaan Pilkada 2018. Satgas Nusantara ini tentu saja berkaitan dengan manajemen sosial, manajemen media, manajemen kemitraan dan penegakan hukum mengenai situasi Kamtibmas secara umum dalam Pilkada Serentak tahun 2018,” ungkapnya.
Dirinya menyampaikan, Polri harus proaktif dalam melakukan koordinasi walaupun provinsi Lampung tidak termasuk kedalam 16 tingkat kerawanan dalam keadaan pelaksana Pilkada.
\"Kita jangan “Under Estimate”, kita harus proaktif, harus selalu bergerak, harus ada inisiatif dengan pemerintah daerah. Lakukan koordinasi walaupun Lampung tidak termasuk kedalam 16 Polda yang dinilai tingkat kerawanannya lebih tinggi, selain itu lakukan penyuluhan-penyuluhan tentang peraturan Undang-undang Pilkada,\" imbuhnya.
Untuk itu, lanjutnya, Polri harus netral dalam pelaksanaan Pilkada. waspadai isu yang merugikan banyak pihak baik masyarakat maupun calon yang akan dipilih masyarakat.
\"Polri harus netral, jika ada isu Sara, Hoax, dan Hate Speech, telusuri asalnya dari mana dan lakukan penindakan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku,\" pungkasnya. (Acp)