Tekan Kekerasan Perempuan dan Anak, DP3A Sosialisasikan P2TP2A

PALAS – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Lampung Selatan terus berupaya menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten ini. Upaya itu dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Desa Suka Mulya, Kecamatan Palas, Rabu (11/4). Kegiatan tersebut dihadiri berbagai unsur pemerintah seperti Puskesmas, Pendidikan, dan tokoh masyrakat dari empat kecamatan yaitu, Kecamatan Palas, Kecamatan Sragi, Kecamatan Penengahan dan Kecamatan Ketapang. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rini Ariasih mengatakan, sosialisasi itu bertujuan untuk  memberikan pemahaman peran P2TP2A kepada masyarakat dalam memberikan perlindungan perempuan dan anak. “Selama ini banyak masyarakat belum tahu apa P2TP2A. Dalam sosialisasi ini kita akan menjelaskan apa peran P2TP2,” ujarnya. Rini mengatakan, P2TP2A harus bisa bersinergi dengan unsur-unsur yang ada di pemerintahan maupun di masyarakat “Semua unsur harus bisa bekerja sama dalam menangani kekerasan perempuan dan anak,” ucapnya. Selama tahun 2018, lanjut Rini, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Lampung Selatan masing tergolong kecil. “Tahun 2018 ini terdapat 13 kasus kekerasan terhadap anak,” imbuhnya. Namun angka tersebut menurutnya belum bisa menjadi acuan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak  di Lampung Selatan bisa dikatakan rendah, “Kita mengetahui sendiri kekerasan terhadap perempuan dan anak dianggap aib oleh masyarakat dan mereka malu untuk melapor. Selai itu P2TP2A juga memberikan pemberdayaan kepada perempuan untuk mempermudah masyarakat melaporkan kasus kekerasan dan anak kami juga membuat call ceter,” tuturnya. Sementara itu Camat Palas Rika Wati, S.STP, MM berharap dengan adanya program P2TP2A masyarakat akan dengan mudah untuk melaporkan setiap tindakan kekerasan perempuan dan anak. “Kita mengetahui sendiri tindakan kekerasan perempuan dan anak dianggap tabu dan korbannya malu untuk melapor. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan pemerintah dan masyarakat lebih semangat dalam mendukung mengurangi kekerasan perempuan dan anak,” pungkasnya. (Cw1)