Komisi D Soroti Soal Konflik Sosial Warga vs Rekanan JTTS

CANDIPURO – Konflik sosial yang kerap terjadi diwilayah pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) antara warga dengan pelaksana proyek menjadi perhatian Komisi D DPRD Lamsel. Alat kelengkapan dewan yang membidangi urusan sosial ini menilai bahwa palaksana JTTS seolah mengesampingkan hak warga sebagai pengguna jalan. Akibatnya, warga yang merasa dirugikan sering terlibat konflik dengan pelaksana proyek. Anggota DPRD Lamsel Moh. Akyas mengamini hal tersebut. Sejauh ini kata dia, dibeberapa titik JTTS yang tersebar di bumi khagom mufakat masuk wilayah rawan konflik yang disebabkan kondisi jalan buruk. “ Ini persoalan klasik, warga yang emsoinya sering dipendam satu waktu bisa meledak. Contohnya, di Candipuro yang belum lama ini terdapat dua aksi protes terhadap pelaksana JTTS,” ujarnya saat dimintai tanggapan, Rabu (25/4) kemarin. Politisi PKS ini melanjutkan, hal tersebut bisa diminimalisir apabila pelaksana proyek konsisten dalam memupuk kadar kesadaran terhadap kerusakan fasilitas umum. “ Jalan kabupaten itu kan fasilitas umum ya, jadi kalau fasilitas umum itu dibenahi atau paling tidak layak untuk digunakan maka masyarakat juga paham dengan pengerjaan JTTS yang dikebut penyelesaiannya,” ungkapnya. Dewan asal Jatiagung ini tak sungkan melempar kritik terhadap pelaksana tol. Sebab menurutnya bukan sekali dua kali konflik sosial melibatkan keduanya. “Berkaca dari yang sudah-sudah, seharusnya mereka (rekanan ‘red) paham solusi apa yang mesti dimunculkan. Jangan terus-terusan masuk dalam lubang yang sama,” imbuhnya. Hal senada diamini Anggota Komisi D Akbar Gemilang, dia mengatakan upaya pelaksana JTTS dalam menyelesaikan konflik harus benar-benar disikapi secara serius. Bila tak sungguh-sungguh Akbar menuturkan bukan tidak mungkin konflik lain ikut bermunculan. “Benang merahnya hanya kondisi jalan buruk. Sediakan jalan yang layak pakai maka konflik itu bisa diminimalisir, kalau masih terus-terusan begitu. Jangan salahkan warga yang protes, karena mereka (warga ‘red) merasa ada hak yang diabaikan dampak dari pembangunan tol,” ujar politisi Golkar ini. Dua hari lalu (Selasa ‘red) Warga Desa Batuliman Indah, Kecamatan Candipuro bereaksi. Penyebabnya, jalan didesa tersebut licin dan sulit dilalui lantaran aktivitas proyek pembangunan Tol Trans Sumatera. “ Sudah kami tengahi, tuntutan warga hanya minta rekanan benahi jalan. Baik jalan licin maupun jalan berdebu mesti segera disikapi,” ujar Camat Candipuro Wasidi. (ver)