Catat!, Dapat PKH Sudah Pasti Dapat BPNT

Pusat Bimbing Daerah Matangkan Teknis SIKS-NG

KALIANDA – Transformasi Beras Sejahtera (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terus digodok. Tim Pengendali Bansos pusat tengah mematangkan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Next Generation (SIKS-NG) di 55 kabupaten kota. Kemarin, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia membimbing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholder yang ada di Lampung Selatan. Tenaga ahli pengolah data Sekdijen Kementerian Sosial Hary mengatakan, Lampung Selatan tengah memasuki periode tahap IV review aplikasi SIKS-NG. Tujuannya, kata dia, untuk meminimalisir problem pada saat sistem ini dijalankan. “ Pada dasarnya pusat terus fokus membina daerah terutama memberikan pemahaman lebih kepada stakeholder dan OPD terkait transformasi Rastra menjadi BPNT,” kata dia di Grand Elty Krakatoa Kalianda, Selasa (28/8) kemarin. Selain sosialisasi aplikasi, Hari memaparkan, pusat juga terus merefresh tenaga ahli terkait penerapan sistem SIKS-NG dilapangan. Sebab di Lamsel sendiri kata dia, terhitung sejak Agustus 2018 ini sudah mulai tester SIKS-NG. “ Hanya mematangkan dan merefresh saja dan meminimalisir kemungkinan bila terjadi problem dilapangan. Di Lamsel sejak terhitung Agustus sudah mulai tester aplikasi,” ungkapnya. Rencananya, program Bantuan Pangan Non Tunai akan dijalankan pada bulan November mendatang. Jadi sambung Hari, sebelum program itu berjalan pusat sudah lebih dulu memantapkan teknisnya. “ Memastikan kesiapan daerah, sudah siap atau belum? Kalau belum lalu apa kendalanya dan apa yang mesti disiapkan serta ditingkatkan. Begitu,” terangnya. Tenaga Terampil Kantor Staff Kepresidenan Kedeputian III, Nadia menegaskan keterlibatan OPD dan stakeholder menjadi penting agar Bansos benar-benar jatuh pada masyarakat yang tepat. “ Kalau dapat PKH otomatis dapat BPNT, sebaliknya yang dapat BPNT belum tentu dapat PKH,” kata Nadia kepada Radar Lamsel. Sayangnya, dari beberapa unsur yang diundang pada Bimtek tersebut tak ada Pendamping PKH yang ikut pemantapan aplikasi SIKS-NG tersebut. Pelaksana kegiatan menjelaskan sudah mengundang Pendamping PKH namun tidak ada satupun yang hadir. Sementara Kepala Dinas Sosial Dul Kahar mengatakan saat ini jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT untuk Lamsel mencapai 79 ribu. Sedangkan untuk KPM PKH sebanyak 59 ribu penerima. “ Jumlah kuota Lamsel untuk BPNT ada 79 ribu dan PKH ada 59 ribu. Perbandingan keduanya selisih 20 ribuan. Sistem data itu bisa diupdate enam bulan sekali jadi tak ada alasan data KPM itu baqo’ (abadi ‘red),” terangnya. Dul Kahar menilai, peran antar lini untuk mensukseskan program BPNT dirasa penting. Sebab masing-masing bagian meski berbeda Dirjen punya tujuan yang sama. “ Artinya ketidakhadiran pendamping PKH dalam agenda seperti ini mesti diperhatikan,” ujar mantan Kadis PMD itu. Masih kata Dul Kahar, selain aplikasi bentuk sosialisasi tentang KPM yang bakal diumumkan pada satu banner juga telah dimatangkan. “ Ya, kalau stiker kita tidak punya anggaran maka solusinya kita pasang banner di desa agar semua jelas dan transparan siapa saja KPM yang tercantum,” tandasnya. Pantauan Radar Lamsel Bimtek tersebut turut menghadirkan Badan Pendapatan Daerah (Bappeda), Dinas Sosial (Dinsos), Badan Pusat Statistik (BPS), Camat se-Lamsel, Tenaka Kerja Sukarela Kecamatan (TKSK) dan pihak Bank penyalur BPNT.(ver)