Khilafatul Muslimin Terdeteksi di Karangsari

KALIANDA - Mencuatnya kelompok Khilafatul Muslimin di Desa Karang Sari, Kecamatan Jatiagung, langsung direspon cepat oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Polres Lamsel, Kodim 0421/LS, dan juga Kejari Lamsel. Forkopimda langsung membahas langkah-langkah yang akan dilakukan selanjutnya. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Eka Riantinawati, S.Km.,M.Kes, Kapolres Lamsel, AKBP. Edwin, S.IK, Kajari Lamsel, Dwi Astuti Beniyati, S.H.,M.H. menggelar rapat di Aula Krakatau Setdakab Lamsel. Pertemuan ini membahas rencana dan program untuk menyentuh masyarakat di Kampung Khilafatul Muslimin di Desa Karang Sari. Rapat tersebut saling mendengarkan pendapat. Bahkan para pejabat itu juga meminta keterangan dari Romsi, Kepala Desa Karang Sari. Kapolres Lamsel mengatakan langkah yang dilakukan ini bukan respons cepat, tapi memang sudah direncanakan sejak jauh hari. Karena, kata Edwin, berdasarkan data dan dokumen memang beberapa hal diperlukan pendekatan secara keagamaan, keilmuan, dan kedekatan secara pribadi.

\"Jangka pendek melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial. Gotong royong, ceramah, dan kegiatan yang bisa menarik perhatian di sana. Supaya mereka paham bahwa kita ini adalah bangsa dan negara Indonesia, yang berasaskan Pancasila. Tidak ada di luar daripada itu,\" katanya, Kamis (9/6).

Setelah rapat, Edwin meminta semua pihak tidak hanya duduk. Dia meminta semua lini ikut bergerak. Kesbangpol, misalnya, bisa merencanakannya kegiatan. Lalu ada FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dengan para ustaznya. Lulusan Akpol tahun 2003 ini menegaskan semua pihak harus turun.

\"Kita turun langsung. Dampaknya tidak sekarang, tapi ke depan. Saya intens jadwalkan kegiatan itu pada 17 Agustus sampai seterusnya. Sekarang mulai rapat, tapi minggu depan ada rencana kegiatan. Disiapkan juga anggarannya,\" katanya.

Soal bendera Khilafatul Muslimin yang masih terpasang, Polres Lamsel tidak akan mencopot bendera itu. Kalau pun dicopot, Edwin merasa pihak khilafah yang harus mencopotnya. Senada dengan Kapolres, Eka Riantinawati mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memang sudah memiliki rencana ke depan sesuai dengan program Nanang Ermanto, selaku Bupati. Eka mengatakan program tersebut adalah sunatan massal gratis. Eka menyebut kalau pemda bakal membantuk tim yang tugasnya akan turun langsung ke lapangan.

\"Kita adakan kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Misalnya nanti ada pelayanan kesehatan, sunatan, dan lain-lainnya,\" katanya.

Mengenai pembinaan terhadap kelompok khilafah, Eka mengaku sudah merencanakan langkah itu. Pembinaan memang harus dilakukan karena hal itu akan menjadi bagian tugas dari tim yang dibentuk. Artinya, lanjut Eka, pemerintah daerah bersama dengan institusi lain akan searah dan sejalan.

\"Kita tidak jalan sendiri-sendiri. Kita bareng dengan Polres, Kejaksaan, Kodim, kecamatan, dan juga desa. Ajak masyarakatnya kerja bareng, gotong royong. Nanti masyarakat yang tidak mampu atau membutuhkan bantuan diakomodir oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial,\" katanya.

Kepala Desa Karang Sari, Romsi, mengaku tidak pernah menyadari adanya Kampung Khilafatul Muslimin di wilayahnya. Tetapi, Romsi mengaku kalau dia sudah pernah ditawari bergabung, dan menghadiri acara-acara kelompok itu ke Pulau Jawa.

\"Saya tahu ada khilafah setelah beritanya mencuat ke publik. Biasa saja, tidak ada gerakan yang kami tahu. Ya (dekat kantor desa), tapi agak jauh. Saya selalu mengawasi di situ, tapi pas ada kasus baru tahu,\" katanya.

Hasil penelusuran Radar Lamsel, Khilafatul Muslimin adalah sebuah organisasi keagamaan Indonesia yang mengusung ideologi khilafah. Organisasi tersebut didirikan oleh Abdul Qadir Baraja pada 1997 dan berpusat di Lampung. Pada 2022, organisasi tersebut disorot karena mengaku berada di balik konvoi motor dukungan terhadap khilafah di Jakarta.

Sumber: