Kios Pasar Natar Tidak Layak, Pedagang : Suruh Hasbi Kadis PU Menjelaskan Dulu Soal Kios ini Seperti Apa

NATAR,RADARLAMSEL.DISWAY.ID - Ratusan pedagang pasar Natar mulai melakukan pengecekan kios yang bakal mereka tempati selama proses pembanguan pasar yang bakal dimulai pada awal tahun 2024 mendatang.

Meski waktu relokasi menyisakan dua hari lagi, yaitu pada tanggal 24 mendatang, namun kesiapan kios tempat penampung sementara di perkebunan sawit milik PTPN7 yang dikerjakan oleh dinas PUPR Lampung Selatan dengan anggaran yang tidak dijelaskan itu, hingga hari ini belum juga rampung.

Mirisnya lagi, kondisi pembanguan kios yang terbuat dari baja ringan itu masih ada yang belum memilik atap.

Pantauan di lokasi, dari ratusan kios, lebih 80% belum memiliki pintu. Bahkan kios yang akan ditempati para pedagang hanya diberi atap dan dinding penyekat.

Tidak ada papan pekerjaan yang ditempel dilokasi pembanguan, hanya ada pemberitahuan jumlah kendaraan yang mengerjakan proyek, apa saja yang akan dikerjakan, jumlah personil dari PUPR, jumlah tukang, untuk berapa anggaran negara yang digunakan tidak pernah diberitahu.

 Sekitar pukul 14.00 WIB, ratusan pedagang secara bersama melihat kondisi kios yang jauh dari kata layak itu.

Para pekerja lapangan terlihat sibuk menyelesaikan pekerjaan kios-kios pedagang, meski pun relokasi menyisakan dua hari lagi.

Ketua Umum Pergerakan Masyarakat Analisis Kebijakan, Suwadi Romli mengatakan, sejak dari awal pembangunan pasar sementara menuai masalah, tidak mungkin hasilnya akan sesuai harapan.

" Artinya mereka Pemkab dan Dinas PUPR Lampung Selatan tidak siap menerima amanah dari Presiden Jokowi yang akan membangun pasar Natar dengan nilai lebih setengah miliar tersebut," katanya.

Seandainya sejak dari awal, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terutama Dinas PUPR terbuka kepada masyarakat, terhadap Forkompincam kecamatan Natar, pedagang tentu akan membuahkan hasil yang bagus.

" Bayangkan saja sudah lebih 50% pekerjaan pasar sementara tersebut tidak ada papan pekerjaan, berapa sebetulnya anggaran yang dipakai, dari mana dana itu berasal. kalau betul betul transparan tentu hal itu yang paling utama dipasang," katanya.

Menurut Romli, penjelasan soal jumlah WC Umum, Alat Berta yang bekerja di lokasi, berapa tukang yang bekerja bukan lah papan proyek, " tanpa dijelaskan pun masyarakat akan tahu berapa WC umum yang dikerjakan nantinya. yang perlu terbuka itu soal anggaran berapa nilainya, jangan sampai keringat masyarakat dari bayar pajak disesuai dengan hasil pekerjaan yang ujung-ujungnya masyarakat (pedang) juga tidak mendapatkan kios yang jauh dari kata layak," kata Romli.

Informasi dari media masa, pembangunan pasar tersebut alat berat yang bekerja menggunakan BBM Subsidi, artinya pemerintah tidak mengetahui aturan jika pekerjaan proyek tidak boleh menggunakan BBM Subsidi dan penegak hukum harus menyelidikinya.

 

Sumber: