Full Day Scholl Tetap akan Diterapkan di Lampung

KALIANDA - Suka atau tidak suka, program  full day scholl yang digagas oleh Kementerian Pendidikan RI akan tetap diterapkan di sekolah yang ada di Provinsi Lampung. Hal tersebut ditegaskan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Drs. Herry Suliyanto, SE, MM, saat membuka seminar HUT ke-25 SMAN 1 Sidomulyo di GSG Sidomulyo, Selasa (1/11). Herry menegaskan, dalam pelaksaaan full day scholl setiap anak belajar di sekolah selama lima hari. Sedangkan hari Sabtu dan Minggu libur agar dimanfaatkan untuk berkumpul bersama keluarga. Sedangkan para guru selama delapan jam tetap di dalam lingkungan sekolah. Selain itu, bagi guru honor yang ada di SMA maupun SMK, akan mendapatkan honor dari Pemprov Lampung. “Pemerintah sudah menggagas full day scholl dan ini akan segera diterapkan di Lampung. Selama satu hari, anak-anak diberikan pelajaran sesuai dengan kurikulum. Selain itu dilanjutkan dengan kegiatan ekstra kurikuler. Harapannya, anak-anak tidak mudah terpengaruh dengan narkoba, terorisme dan hal-hal yang menyimpang,” kata Herry. Terkait dengan ditunjuknya SMAN 1 Sidomulyo sebagai sekolah rujukan, pria berkumis ini juga menantang siswa-siswi SMAN 1 Sidomulyo mengikuti lomba yang digelar Bank Indonesia. Ia berharap, pihak sekolah menyiapkan peserta yang akan bertanding menjadi yang terbaik. “Sebagai sekolah rujukan, tentu anak-anaknya harus siap menghadapi tantangan. Saya menawarkan diri kepada sekolah agar mempersiapkan anak didiknya dalam mengikuti lomba yang sebentar lagi akan digelar oleh Bank Indonesia,” imbuhnya. Disinggung mengenai sekolah yang masih menarik dana komite, pria berkumis ini mempersilahkan. Karena pemerintah tidak bisa mencukupi dana yang bergitu besar untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Namun bagi siswa-siswi kurang mampu, pihak sekolah bersama dengan komite melakukan pendataan agar digratiskan. “Pak gubernur minta agar siswa-siswi miskin digratiskan dari biaya. Tugas sekolah dan komite yang melakukan pendataan mana yang miskin dan yang tidak. Karena kita tidak mau mendapatkan anak miskin yang hanya berasal dari keterangan Ketua RT maupun desa,” pungkasnya. (gus)

Sumber: