Koalisi Ayo Bangun Desa Mulai tak Solid?

BATALNYA pembahasan yang rencananya dilanjutkan dengan pengesahan KUA-PPAS APBD 2018 pada Jum’at (17/11) menguak konfigurasi koalisi ‘Ayo Bangun Desa’ yang mengusung Bupati H. Zainudin Hasan dan Wakil Bupati Lamsel Nanang Ermanto pada Pilkada 2015 lalu. Koalisi yang digawangi PDIP, PAN, PKS dan NasDem ini mulai tidak solid dalam mengamankan kebijakan pemerintahan Zainudin – Nanang (ZaiN). Dalam dua urusan pengambilan keputusan kebijakan terakhir, koalisi ini tak sependapat. Yaitu saat pengesahan 8 paket ranperda dan agenda persetujuan KUA-PPAS, koalisi ini mulai terpecah. PDIP – PAN menunjukan sikap yang masih mendukung kebijakan ZaiN. Sementara PKS dan NasDem, mulai ogah-ogahan. Saat pembahasan KUA-PPAS 2018 misalnya. Seluruh anggota Banang yang berasal dari Fraksi PDIP dan Fraksi PAN hadir seluruhnya. Sementara Fraksi PKS hadir satu orang yaitu Andi Apriyanto dan Fraksi NasDem tidak sama sekali. Padahal jika koalisi ‘Ayo Bangun Desa’ pengusung ZaiN ini seluruhnya hadir, maka kuorum rapat pembahasan dan persetujuan KUA-PPAS bisa terpenuhi. Sebab, koalisi ini memiliki porsi anggota Banang yang cukup untuk memenuhi kuorum rapat. Yaitu Fraksi PDIP 4 orang; Fraksi PAN 3 orang; Fraksi PKS 3 orang dan Fraksi NasDem 3 orang dengan jumlah 13 orang. Jumlah itu sudah memenuhi syarat untuk memenuhi kuorum rapat Banang yaitu 50 persen plus satu dari jumlah anggota Banang sebanyak 25 orang. Ketua Fraksi PKS DPRD Lamsel Andi Apriyanto membantah koalisi ‘Ayo Bangun Desa’ mulai tak solid. Menurut dia, ketidakhadiran anggota Banang dalam koalisi pengusung ZaiN memang cukup beralasan saat pembahasan tersebut. “FPKS kan hadir dua orang. Pak Bowo (Bowo Edi Anggoro) sudah dari pagi menunggu sampai sore. Tapi memang rapat nggak jelas. Kalau pak Lukman, memang sedang sakit. Sedangkan anggota Fraksi NasDem kan sedang ada rakernas di Jakarta,” ungkap Andi Apriyanto kepada Radar Lamsel. Sekretaris DPD PKS Lampung Selatan ini juga membantah adanya ketidakharmonisan DPRD dan Pemkab Lamsel. Menurut dia, kalaupun ada ketidakcocokan itu lebih kepada minimnya komunikasi saja. “Kalau tidak harmonis, nggak-lah ya. Komunikasi saja yang kurang banyak. Sebab, pihak eksekutif dan legislatif sama-sama punya kesibukan yang padat. Yang jelas, kita baik-baik saja kok,” ungkap Andi. Menurut dia, komunikasi memang merupakan hal yang penting dalam organisasi pemerintahan baik itu dalam intern Pemkab maupun eksternal Pemkab. (edw)

Sumber: