Poin Rahasia di Balik Tujuh Tuntutan Mahasiswa

Rupanya perbincangan yang berlangsung cuma beberapa menit itu tak membuahkan hasil, dan membuat perwakilan mahasiswa keluar dari kantor bupati. Rombongan pejabat yang melihat mereka keluar ikut menguntit sampai ke gerbang. Sampai akhirnya Darmawan berbicara.

 

Aksi mahasiswa yang meminta Radityo Egi menemui mereka terjawab langsung dari mulut Darmawan. Bekas Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Selatan itu bilang kalau Radityo Egi masih di Jakarta. "Bapak bupati akan ada pertemuan dengan InJourney," katanya.

 

Statemen yang diutarakan Darmawan memicu suara sumbing dari kerumunan mahasiswa. Ada yang menyebut kalau Radityo Egi terlalu fokus ke tingkat nasional sehingga lupa dengan kondisi daerah. "Boleh punya aksi di nasional, tapi jangan lupa daratan," ucap salah satu mahasiswa.

 

Selebihnya, Darmawan juga bilang kalau pertemuan mahasiswa dengan Radityo Egi Pratama dalam menelaah Pitu Vista akan dijadwalkan. Darmawan akan mempersiapkan waktunya. "Kami akan jadwalkan di ruang yang lebih kalau ingin mengkaji Pitu Vista," katanya.

 

Di sana juga ada Erdiyansyah, Maturidi, dan Martoni. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena cuma Darmawan yang bicara. Beres mendengar hal yang diungkapkan Darmawan, rombongan mahasiswa menggeser aksi ke Kantor DPRD Lampung Selatan.

 

Niat mereka ke sana ingin bertemu dengan Erma Yusneli, Ketua DPRD Lampung Selatan. Tapi apa boleh buat, Erma Yusneli tidak ada di tempat. Wakil Ketua DPRD, Merik Havit, menemui rombongan mahasiswa. Merik cuma seorang diri, tidak ada koleganya. Tak lama kemudian, mereka kembali menggelar aksi di kantor bupati lagi.

‎

Hingga pukul 18.05 WIB, mereka yang ditemani aparat kepolisian masih setia duduk manis di depan Kantor Bupati Lampung Selatan. Duduk dari siang sampai malam di kantor Bupati bukan cuma buang waktu. Mahasiswa memberikan pertanda bahwa mereka kuat melawan.

 

‎Mahasiswa menegaskan bahwa gerakan ini bukan sekadar aksi simbolik, melainkan bagian dari komitmen moral kaum intelektual muda dalam mengawal pembangunan daerah agar berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan keberpihakan penuh pada rakyat.

Sumber: