Rp 40 Juta atau Lewat Orang Dekat

Kepala BKD Tak Tahu Jumlah Honorer

  KALIANDA - Penerimaan honorer daerah mendadak jadi sorotan usai muncul kasus yang diklaim sebagai penipuan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung Selatan. Korbannya diimingi SK honorer dengan catatan harus membayarkan uang dengan besaran Rp 30 - 40 jutaan. Kasus ini lantas melebarkan stigma masyarakat Lampung Selatan yang terlanjur percaya jika ingin menjadi honorer daerah hanya ada dua cara: bayar Rp 40 juta atau lewat abdi dalem. Kepala BKD Lamsel Puji Sukanto mengklaim bahwa kasus yang dilakoni oknum Kabid berinisial RR tersebut bukan percaloan melainkan penipuan. Sebab SK yang dijanjikan tak terwujud. “ Itu bukan percaloan tetapi masuk penipuan, sebab kami di BKD tak pernah memintai uang dengan tenaga honorer daerah yang telah menerima SK dan sudah dipekerjakan di sejumlah dinas dan instansi,” kata Puji di BKD Lampung Selatan, Kamis (7/1/2021). Puji mempersilakan siapapun yang merasa menjadi korban dari oknum itu untuk melaporkan ke aparat penegak hukum atau inspektorat. BKD juga menegaskan telah meminta bantuan inspektorat untuk menuntaskan kasus tersebut. “ Yang jelas percaloan tak ada itu murni penipuan, silakan adukan ke inspektorat atau penegak hukum. Kami juga kebawa-bawa akhirnya kan, karena bukan dua saja korbannya ada korban lain juga,” ujar Kepala BKD yang tak tahu ketika ditanya berapa jumlah tenaga honorer se-Lampung Selatan. Kasus ini dianggap sebagai penipuan oleh BKD, maka tak menutup kemungkinan ada banyak penipu-penipu lain yang menggunakan modus serupa RR, oknum yang memanaskan dunia perhonoran. Komisi I sudah mencium keculasan model ini, sebab selepas era Zainudin Hasan minim keterbukaan publik soal rekrutmen honorer daerah. Itu lantas menyediakan ruang bagi penipu-penipu itu untuk mempropaganda calon korbannya agar berhasil masuk perangkap, tentu saja dengan bayaran puluhan juta seperti yang didapat RR. “Kami terimakasih kalau diungkap penipu-penipu yang lain. Memang nggak ada pembukaan besar-besaran, nanti mungkin kami akan jelaskan saat hearing di Komisi I DPRD Lamsel,” ujar Puji. Puji membantah menghindari wartawan Radar Lamsel dua hari belakangan. Ia mengaku handphonenya di-hack begitu juga akun facebooknya juga diklaim terkena serangan hacker. Masih kata Puji bahwa dirinya belum mengetahui kapan penerimaan honore dibuka untuk publik, sebab kata Puji saat ini penerimaan tergantung Dinas dan Instansi. “ Kalau sekarang kan tergantung dinas, ada di RKA nya. Kalau di BKD kan tidak pernah ada,” pungkasnya. Berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan oleh Kepala BKD Lamsel itu. Sumber terpercaya Radar Lamsel yang telah menjadi honorer daerah pada tahun 2020 lalu mesti merogoh kocek sebesar Rp 40 juta rupiah untuk sekedar bekerja di lingkungan Pemkab Lampung Selatan. Sumber ini mengaku dirinya membayar Rp 40 juta kepada  oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkab Lampung Selatan. Demi jaminan agar pekerjaannya sebagai honorer yang telah menelan puluhan juta aman, sumber ini memohon identitas yang meliputi inisial, alamat dan OPD tempatnya bekerja untuk dirahasiakan. Lalu kemana aliran dana Rp 40 juta itu diberikan? Sumber ini menjelaskan aliran dana tersebut untuk dibagi ke tiga pihak. Namun ia menolak merinci kepada siapa saja fulus itu mengalir. “ Sesama honorer saja pasti kami saling bertanya, eh kamu habis berapa baru dapat SK? Hanya ada dua jawaban; Rp 30-40 juta atau lewat orang dekat,” ungkap sumber ini. Berbeda dengan sumber pertama yang mengaku lewat jalur berbayar. Sumber kedua justru lewat orang dekat, lewat orang dekat juga banyak dilakukan, selain irit biaya tentu lebih cepat terbit SK. “ Lewat orang dekat, tinggal tandatangan pimpinan saja selesai, SK terbit langsung bekerja. Paling hanya ngasih terimakasih saja kepada orang dekat itu, hitung-hitung tanda terimakasih sudah dapat SK gratis,” pungkasnya. Bersambung ... (red)