PPP Lamsel Tolak Dewi Arimbi

KALIANDA – Terpilihnya Dewi Arimbi Soeharto, dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lampung, berujung mengalami pro dan kontra di internal partai. Pasalnya, hingga saat ini tim formatur belum menyusun kepengurusan partai berlambang ka’bah tersebut. Seperti diketahui, Muswil DPW PPP Lampung telah berlangsung di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP di Menteng, DKI Jakarta, Bulan Juni lalu. Dalam Muswil tersebut, Ketua Bidang Pemenangan Daerah Pemilihan DPP PPP, Dewi Arimbi Soeharto terpilih sebagai Ketua DPW PPP Lampung secara aklamasi. Tujuh nama telah diusulkan dari DPC dan DPW untuk menjadi formatur. Namun, pada perjalanannya hingga saat ini tidak ada kejelasan tim formatur dalam progres penyusunan pengurus DPW PPP Lampung. Sehingga, banyak Ketua DPC PPP di Lampung yang mendorong agar dilakukan Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswilub) segera digelar untuk menjaga marwah partai tetap eksis. Seperti disampaikan Ketua DPC PPP Lampung Selatan, Yandi Efendi. Pihaknya, merasa kecewa terhadap DPP dan tim formatur yang sampai saat ini tidak ada kejelasan untuk kepengurusan DPW PPP Lampung. “Apalagi, informasi yang kami terima dari rekan formatur untuk ketua terpilih yang dipaksa mundur dikernakan alasannya tidak direstui oleh DPP. Tapi saya yakin ketua terpilih sadar diri untuk menjadi seorang imam PPP di Lampung itu bukan hanya materi yang dibutuhkan. Tapi juga harus mengerti akan ruang lingkup Lampung artinya memiliki hubungan emosional yang bagus,” ungkap Yandi saat berbincang dengan Radar Lamsel, Minggu (4/7) kemarin. Bahkan, DPC PPP Lampung Selatan sangat sependapat dan mendukung penuh dengan adanya kebijakan DPP PPP soal peninjauan kembali terhadap Ketua Terpilih DPW PPP. Menurutnya, kebijakan itu harus mengkedepankan aspirasi arus bawah yang mengetahui situasi dan kondisi di lapangan. “Harapan saya segera lakukan mekanisme aturan partai atau ADRT. Supaya marwah partai terjaga. Tidak boleh untuk main tunjuk ketika permasalahan itu dianggap sangat fatal. Apalagi waktu terus berjalan. Kita butuh nahkoda yang mampu untuk membawa PPP berlayar mengarungi perpolitikan di Lampung. Jangan sampai kembali terprosot untuk kesikan kalinya,” tegasnya. Masih kata Yandi Efendi, sebenarnya sebagian besar Ketua DPC PPP di Provinsi Lampung sependapat dengan pemikirannya. Namun, dengan alasan takut dibekukan dari jabatannya mereka lebih memilih bungkam. “DPC masih bungkam karena merasa tidak berani bersuara dengan alasan mereka lebih sayang jabatan dari pada partai. Yang berani mengeluarkan suara baru DPC PPP Kota Bandarlampung dan kita di Lampung Selatan. Ini semua demi partai agar tetap eksis,” pungkasnya. (idh)