Satu Suara Segera Lahirkan DOB Nataragung

NATAR – Forum BPD Kecamatan Natar melakukan gerakan nyata untuk mendorong percepatan lahirnya daerah otonomi baru (DOB) Nataragung. Gerakan berupa konsolidasi dan serap aspirasi yang digelar di Gedung Podomoro, Desa Candimas, Kecamatan Natar, Jum’at (23/12) itu bahkan melibatkan DPRD Lamsel, DPRD Provinsi, tim pengkaji Universitas Lampung (Unila) sampai perwakilan DPD RI Andi Surya. Termasuk panitia DOB Nataragung yang juga dihadiri Ketua Panitia Pemekaran DOB Irfan Nuranda Jafar. Ketua BPD Bumisari Drs. H. Ngaliman mewakili BPD dari 26 desa di Natar mengungkapkan, pihaknya secara tegas mengusung misi yang didasari dari aspirasi masyarakat di desa. \"BPD adalah perwakilan masyarakat di desa. Saat ini besar harapan masyarakat agar cepat terjadinya DOB Nataragung yang sudah lama diidaman,\" katanya. Menyambut hal itu, wakil rakyat dari level kabupaten sampai pusat turut menyuarakan dukungan terhadap DOB Nataragung. \"Natar ini sejak dahulu bagian penting sebagai penyangga. Perkembangan sangat pesat, dinamika masyarakat sangat dinamis. Jadi sangat pas bila menjadi DOB sebagai penyanggah ibukota,\" ujar anggota DPRD Provinsi Lazuardi. Politisi PKB ini meminta agar langkah yang diambil panitia pemekaran haruslah sesuai protap. \"Gagasan ini baik dengan disertai langkah-langkah sangat tepat. Selain dukungan dari pemerintah kabupaten, tentu dari segi panitia harus melengkapi persyaratan. Agar bisa segera kami bahas dan didorong. Soal pemekaran ini dalam RPJMD kami sudah masuk. Pada prinsipnya, kami komisi I dengan tangan terbuka untuk menangkap dan membahas ini. Kehadiran DOB, bisa menjadi pilot projet perkembangan wilayah penyanggah kotamadya. Kita lihat Pringsewu begitu dimekarkan langsung terlihat perkembangannya,\" bebernya. Anggota DPD RI Andi Surya juga mengungkapkan saat ini isu pemekaran memang sedang menjadi tren disejumlah wilayah Indonesia. Dia juga menegaskan, meskipun saat ini pemerintah masih memberlakukan moratorium pemekaran DOB, namun hal itu tidak bisa menghalangi aspirasi masyarakat yang sangat luas. maka tidak akan bisa terbendung. “Moratorium kan sifatnya penundaan. Bukan menghalangi aspirasi,” ungkap dia. Langkah moratarium yang dilakukan pemerintah, lanjutnya, juga diberlakukan dengan alasan keterbatasan anggaran. Padahal, menurut dia, dengan total APBN yang saat ini berkisar Rp2.300 Triliun maka untuk pemekaran di seluruh wilayah Indonesia hanya membutuhkan anggaran sebesar Rp 40 Triliun. \"Pemekaran Nataragung ini sangat memungkinkan. Alasan anggaran ini sebenarnya tidak masuk akal. Saya yakin dengan semangat masyarakat yang ditujukan ini menjadi modal, apalagi sudah diback-up juga dari Unila dengan proses-proses yang harus dijalani,\" tandasnya. Sementara itu, Prof. Yuswanto dari tim peneliti Unila yang akan melakukan riset untuk rekomendasi kelayakan pemekeran mengungkapkan. 17 kecamatan di Lamsel akan mereka survey dengan sekitar 45 indikator. \"Hasilnya kami keluarkan rekomendasi, sekenario pertama kabupaten induk 12 kecamatan, kabupaten pemekaran 5 kecamatan apakah seimbang atau tidak, kalu tidak, ada sekenario kedua yakni induk 11 kecamatan pemekaran 6 kecamatan akan kami kaji juga. Sekenario ketiga adalah yang paling buruk yakni apakah bisa kabupaten induk 10 kecamatan dan 7 kecamatan bergabung dalam pemekaran,\" bebernya. Profesor ini melanjutkan, tim unila ada sekitar 45 orang gabungan dosen dan mahasiswa. \"Kami bertindak secara kelembagaan. Terkait moratorium jangan takut, tetap saja jalan, karena kalau bersungguh-sungguh insya-Allah hajat besar ini terkabul. Contohnya, tahun 2012 ketika sedang moratorium Kabupaten Pesisir Barat lahir. Karena aspirasi dari daerah menguat maka pemerintah pusat sulit untuk mencegah,\" tegasnya. Kades Natar Edi Swaspodo mewakili kepala desa yang ada juga mengharapkan DOB Nataragung cepat terwujud. \"Tolong segera dibuktikan, saat ini apalagi DPR kabupaten, provinsi, DPD RI sudah mendukung,\" katanya. Di sisi lain, Anggota DPRD Lampung Selatan Sugiharti menegaskan, delapan anggota DPRD Lamsel dari Natar akan mendorong sampai terealisasi DOB. Selain Sugiharti (Hanura), kedelapan dewan itu antara lain Supriyanto Hutagalung (Demokrat), Imam Subkhi (PKB), Waris Basuki (Gerindra), Farida Aryani (PDIP), Bejo Susanto (PAN), Lukman (PKS) dan Siddik Maryanto (Golkar). \"Kami sudah membuat komitmen. Janji ketua DPRD dan 21 anggota dewan di lima kecamatan juga harga mati Nataragung harus mekar,\" tegasnya. (rdo)