SIDOMULYO – Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak Kecamatan Sidomulyo, tengah melakukan verifikasi dan validasi data usulan penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan (PBB-P). Hal ini dilakukan sebagai langkah percepatan dalam data base BPPRD Lamsel. Selain itu, langkah penghapusan PBB-P tersebut pun merupakan salah satu upaya pemrintah daerah untuk meringankan beban masyarakat ditengah masa pandemi global. Kepala UPT Pajak Kecamatan Sidomulyo Nurhasanah mengatakan, kegiatan verifikasi data pengusulan penghapusan PBB pedesaan, guna memastikan data pengusulan penghapusan PBB pedesaan oleh desa kepada UPT Pajak, berkas pengajuan telah sesuai. Sehingga sambungnya, proses pengusulan penghapusan PBB pedesaan nanti kepada pemerintah dapat disegerakan dan tidak ada kesalahan. “ Dengan demikan, waktu penerbitan surat pemberitahuan pajak nanti oleh pemerintah tidak terjadi kekeliruan. Sebab, data pengusulan penghapusan hutang dari desa kepada pemerintah ini telah melalui proses verifikasi dan validasi ditingkat bawah. Sehingga, tidak menjadi surat pemberitahuan pajak terhutang di desa,” ungkapnya kepada Radar Lamsel, Kamis (17/12). Lebih jauh ia mengatakan, dalam rangka mengurangi beban masyarakat ditengah masa pandemi, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, mengeluarkan kebijakan untuk penghapusan PBB pedesaan ketetapan Rp 30 ribu. “ Dalam rangka mengurangi dampak Pandemi ditengah masyarakat , pemerintah mengeluarakan kebijakan penghapusan PBB pedesaan, utamanya bagi masyarakat yang memiliki nominal PBB pedesaan ketetapan Rp 30 ribu,” terangnya. Nurhasanah mengklime proses verifikasi dan validasi data pengusulan penghapusan PBB pedesaan di Kecamatan Sidomulyo sudah rampung menyentuh 16 desa yang ada. “ Desa Sidowaluyo merupakan desa terkahir yang kami kunjungi dalam rangka verifikasi dan validasi data pengusulan penghapusan pajak,” sebutnya. Dibagian lain dia mengatakan, prosentase retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), melalui sektor PBB pedesaan di wilayah kerjanya itu sudah menyentuh 70 persen atau jika dirupiahkan setara dengan Rp 1 Milyar lebih. “ Alhamdulilah progres PAD dari sektor PBB pedesaan di Kecamatan Sidomulyo sudah 70 persen atau mencapai Rp 1M lebih,” pungkasnya.(sho)
Usulan Bebas PBB Diverifikasi
Jumat 18-12-2020,09:21 WIB
Editor : Redaksi
Kategori :