DPMD Pantau Realisasi DD Tahap I

Katibung Tertinggi, Candipuro Terendah Soal Presentase

KATIBUNG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lampung Selatan melakukan monitoring realisasi pembangunan menggunakan dana desa (DD) tahap I tahun ini di 17 kecamatan. Secara presentasi, Kecamatan Katibung berada diurutan teratas untuk pelaksanaan pembangunan dan Candipuro berada diurutan paling bawah soal presentase pelaksanaan pembangunan. Kepala DPMD Lamsel Dul Kahar usai memantau realisasi DD tahap terhadap I Kecamatan yakni Katibung dan Way Sulan, menjelaskan pihaknya menurunkan empat tim untuk memantau sejauh mana realisasi DD tahp I sebesar 60 persen sudah berjalan. “Sudah empat hari kami beserta rombongan yang dibagi menjadi empat tim melakukan pemantauan realisasi. Dan Katibung serta Way Sulan adalah wilayah terakhir yang kami pantau penerapannya,” kata Dul Kahar kepada Radar Lamsel, di Aula Kecamatan Katibung, Rabu (12/7) kemarin. Dia menjelaskan, dari 17 kecamatan se-Lamsel, Kecamatan Katibung cukup baik meski masih ada beberapa hal yang perlu dievaluasi dan diperbaiki. “Katibung cukup baik, karena sudah mulai realisasi pembangunan fisik, meski masih ada yang perlu dibenahi,” katanya lagi. Dari 17 kecamatan yang disambangi oleh tim DPMD, Dul Kahar mengatakan presentase paling rendah soal realisasi tahap I ini adalah Kecamatan Candipuro. Itu lantaran terlambatnya transfer uang dari pusat terhadap beberapa wilayah termasuk Candipuro. “Bisa karena faktor keterlamabatan transfer, sehingga Candipuro belum memulai realisasi fisik. Bisa juga karena faktor hari raya,” urainya. Terlepas dari tinggi rendahnya presentase tersebut, mantan Camat Natar ini mengaku cukup puas dari hasil pantauan tim yang diturunkan. Pasalnya hampir 50 persen realisasi sudah mulai berjalan. “Kalau di cross check untuk tingkat kabupaten Lamsel adalah yang paling cepat dalam hal penerapan DD tahap pertama ini,” ungkapnya. Lebih lanjut Dul Kahar membeberkan tujuan utama pemantauan ini sejatinya untuk mengetahui sejauh mana dari dana 60 persen tahap pertama itu mulai direalisasikan di desa-desa yang ada di Lamsel. “Kami terus memantau sekaligus memberikan arahan dan masukan agar realisasinya benar-benar tepat. Mulai dari jumlah penarikan yang sesuai apa belum, apa yang dilaporkan pemerintah desa sesuai permintaan atau tidak? Sebelum kami laporan ke pusat untuk penerpannya,” tandasnya. (ver)