APBD-P Harus Berkeadilan dan Proporsional

KALIANDA –Sejumlah fraksi di DPRD Lamsel menyoroti tidak proporsionalnya pembagian anggaran infrastruktur yang hanya difokuskan serapannya di wilayah timur atau Kota Kalianda pada perubahan APBD yang nilainya mencapai 89,7 Miliar. Pernyataan ini disampaikan oleh sejumlah fraksi pada saat rapat paripurna Pengesahan Rancangan APBD Perubahan tahun 2017 yang digelar Jum’at (25/8). “Agar ada asas berkeadilan dalam pembangunan kami berharap anggaran infrastruktur ini benar-benar proporsional,” kata Jubir Fraksi Gerindra M. Syaiful Anwar saat menyampaikan pandangan akhir Fraksi Gerindra dalam rapat paripurna itu. Tak hanya mengenai proporsional anggaran pembangunan. DPRD Lamsel juga kembali mengingatkan efektifitas waktu serapan anggaran yang terbilang mepet. Kondisi ini kian khawatir tatkala anggaran pembangunan yang bersumber dari APBD murni tahun 2017 juga belum terserap maksimal. Sejak RAPBD Perubahan disampaikan ke DPRD pada 21 Agustus 2017, kalangan wakil rakyat menyoroti serapan anggaran yang belum maksimal. Lembaga legislatif itu bahkan mengingatkan akan ancaman pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) 2018, jika sampai Pemkab tak maksimal menyerap anggaran tersebut. Bupati Lampung Selatan H. Zainudin Hasan mengapresiasi masukan dan saran jajaran anggota DPRD baik yang disampaikan dalam rapat paripurna maupun saat pembahasan RKA dimasing-masing dinas dengan komisi dan Badan Anggaran (Banang). Zainuddin mengaku akan bekerja keras menjalankan amanah guna memajukan Kabupaten Lampung Selatan. Khusus untuk serapan anggaran, Zainudin memastikan akan langsung bergerak pasca penetapan dan pengesahan RAPBD Lamsel. “Mudah-mudahan apa yang menjadi kekhawatiran tidak terjadi. Kita akan langsung bergerak dan paling lambat November 2017 sudah rampung semua,” ungkap Zainudin. Ia juga menjawab mengenai rencana pemfokusan anggaran pembangunan infrastruktur di Kota Kalianda. Menurutnya, langkah itu tak lebih dari strategi pembangunan yang difokuskan disatu titik. Selain agar pelaksanaannya cepat dan efektif, pemfokusan itu juga dilakukan untuk merubah ibu Kota Kalianda yang belum memiliki wujud kota menjadi nyata. “Ada yang bilang, jangankan mau bangun jalan desa, jalan di kota saja rusak. Ini akan kita jawab tahun 2017 ini juga,” ungkap Zainudin Hasan. Adik Ketua MPR-RI H. Zulkifli Hasan itu juga memastikan pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan akan dilakukan secara menyeluruh. Setelah merampungkan pembangunan di wilayah Kota Kalianda dan sekitarnya pembangunan ditahun 2018 mendatang akan menyasar di kecamatan-kecamatan lainnya. “Natar, Jatiagung, Tanjungsari dan Tajungbintang kita fokuskan tahun depan. Begitu juga dengan kecamatan lainnya. Yakinlah, jangan ngiri dulu kalau tahun ini kita fokuskan di Kalianda,” pungkas Zainudin. Kedelapan fraksi di DPRD Lamsel akhirnya sepakat dan menyetujui Rancangan APBD Perubahan tahun 2017 disahkan menjadi Perda. Kedelapan fraksi yang memberikan persetujuan pada rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD H. Fahrorrozi, S.T antara lain Fraksi PDIP; Fraksi Demokrat; dan Fraksi Gerindra. Lalu, Fraksi PAN, Fraksi Golkar; Fraksi PKS, Fraksi Nasdem dan Fraksi Gabungan PKB dan Hanura. Total pendapatan pada APBD-P 2017 mencapai Rp 2.006 Triliun lebih. Sementara belanja mencapai Rp 2.111 Triliun lebih dengan penerimaan pembiayaan dari pendapatan daerah silpa tahun 2016 sebesar Rp 140 Miliar dengan asumsi APBD perubahan berimbang. Porsi belanja tidak langsung pada APBD-P 2017 ini mencapai Rp 1.132 Miliar lebih. Sedangkan belanja langsung mencapai Rp 968 Miliar lebih. Pemkab akan memfokuskan anggaran belanja langsung ke pembangunan infrastruktur jalan. Total anggaran yang digelontor untuk memperbaiki infrastruktur ini mencapai Rp 437 Miliar yang masuk di RKA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Rincianya 348 Miliar di APBD murni dan Rp 89,7 Miliar di APBD perubahan. Porsi besar anggaran infrastruktur ini memang menjadi komitmen duet pemimpin Bupati Lamsel H. Zainudin Hasan dan Wabup Nanang Ermanto yang memfokuskan pembangunan jalan. (edw)