Tagihan Listrik Melambung , Warga Tarahan Menjerit

KATIBUNG – Warga Desa Tarahan, Kecamatan Katibung mulai menjerit. Itu lantaran subsidi listrik dicabut. Dampaknya pembayaran listrik rumah tangga meningkat hingga 50 persen. Hal itu dibenarkan Kepala Desa Tarahan Junaedi. Dikatakannya, warga keberatan terkait biaya listrik yang tinggi bukan hanya ratusan, tetapi hampir ribuan kepala keluarga (kk). “Sejak dicabutnya subsidi listrik, warga merasa keberatan, dan melapor ke pemerintah desa. Dalam situasi ini kami hanya menampung aspirasi untuk didengar oleh PLN,” kata Junaidi kepada Radar Lamsel, Selasa (29/8) kemarin. Keberatan warganya itu beberapa kali sudah disampaikan pada saat Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam). Menurutnya Rakorcam merupakan momentum yang tepat untuk menyampaikan keluhan yang diharapkan bisa direspon oleh Perusahaan Listrik Negara atau Pemerintah. “Warga sudah buat surat pernyataan keberatan terkait pembayaran listrik. Apalagi saat ini subsidi dicabut, dan jalur untuk mendapatkan subsidi tidak banyak dipublis,” terangnya. Orang nomor satu di Tarahan itu berharap ada penyampaian dari pihak PLN yang rasional agar masyarakat dapat menerima dan legowo terhadap pembayaran listrik yang meningkat. “Bayangkan saja kami yang biasanya sebulan bayar listrik Rp 350.000 kini bisa sampai Rp 700.000,- per bulan,” bebernya. Sementara Kepala PLN Ranting Sidomulyo Abu Bakar mengatakan sudah menerima surat terkait warga Tarahan yang merasa keberatan soal pembayaran listrik yang dinilai melejit. “Keluhan di PLN dan komplain sangat banyak, hampir setiap hari ada laporan ke PLN. Dan kami berusaha sebisa mungkin untuk menyelasaikan persoalan itu,” kata Abu Bakar yang hadir di Rakorcam, Balai Desa Transtanjungan kemarin. Untuk menyiasati hal semacam itu pihaknya berupaya menyosialisasikan kepada masyarakat melalui desa-desa. penjelasan mendetail diharapkan bisa diterima oleh masyarakat banyak. “Untuk pelanggan yang bayarannya membengkak kami akan membuka loket ditiap kecamatan agar ada fast respon dari pihak kami sendiri,” terangnya. Sementara untuk  penerima subsidi listrik Abu Bakar menyarankan warga mengecek ke PLN soal status konsumen apakah berhak mendapat subsidi atau tidak. “Silahkan dicek saja, dengan membawa NIK, kalau memang penerima subsidi otomatis akan muncul dengan sendirinya di data PLN,” terangnya. Sebelumnya, PLN Ranting Sidomulyo juga di protes oleh konsumen terkait  NIK yang sama dengan dua orang berbeda. Kesalahan itu memicu perselisihan antar penerima subsidi. “Kalau urusan pendataan bukan di PLN, itu dari pusat langsung yang mendata. PLN hanya ketempatan saja,” ujar Abu Bakar. (ver)