Anggaran Pajak Sudah Disiapkan, Kok Tidak Dibayarkan?

KALIANDA – DPRD Lampung Selatan langsung bereaksi atas informasi mengenai banyaknya kendaraan dinas (randis) yang belum membayar pajak. Lembaga legislatif itu mempertanyakan kinerja seluruh satker terkait tunggakan tersebut. Sebab, DPRD Lamsel menyatakan, bahwa anggaran untuk membayar pajak randis baik kendaraan roda dua maupun empat sudah dimasukan dalam rencana kegiatan anggaran (RKA) masing – masing satuan kerja (satker) setiap tahunnya. “Ini (informasi’red) harus ditinjaklanjuti. Kok bisa nggak dibayarkan, ya? Padahal setiap tahun anggaran untuk pajak itu disiapkan dalam RKA satker,” ungkap anggota Badan Anggaran (Banang) DPRD Lampung Selatan Sutan Agus Triendy kepada Radar Lamsel melalui sambungan telepon kemarin. Karena hal itu, kata dia, DPRD Lampung Selatan akan kembali mem-breakdown APBD untuk memastikan besaran anggaran pembayaran pajak yang dialokasikan setiap tahun. “Kalau tidak direalisasikan anggarannya kemana. Nanti akan kita cek lagi. Kita breakdown lagi,” ungkap Politisi Partai Gerindra ini. Dia juga mengungkapkan akan mengklarifikasi persoalan itu kepada Pemkab Lamsel. Pihak yang berwewenang mengenai hal ini akan segera dimintai keterangan DPRD. “Kami masih di Jakarta dalam rangka konsultasi mengenai Permendagri No. 33 tahun 2017. Setelah di Kalianda, kita panggil pihak-pihak yang ngurusi ini,” ungkap Ketua Komisi B DPRD Lamsel ini. Dibagian lain, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Selatan Intji Indriani juga membenarkan bahwa setiap satker telah dibekali anggaran untuk membayar pajak kendaraan yang digunakan oleh masing-masing satker setiap tahunnya. Namun, Intji tidak mengetahui apa yang menjadi alasan satker tidak merealisasikan pembayaran pajak kendaraan tersebut. “Kalau alasannya silahkan tanya kepada satker,” ungkap Intji kepada Radar Lamsel kemarin. Kendati demikian Intji memastikan BPKAD telah mengimbau seluruh satker untuk bisa membayar pajak tersebut. Bahkan, kata dia, satker-satker tersebut diminta untuk membuat surat pernyataan agar bisa membereskan tunggakan pajak tersebut. “Kita sudah konsolidasikan agar persoalan ini dibereskan. Sudah buat surat pernyataan,” ungkap perempuan berjilbab ini. Menurut dia, hampir seluruh satker di Lamsel menunggak membayar pajak kendaraan. Ini juga berdasarkan hasil identifikasi atas teguran Pemprov Lampung terkait tunggakan tersebut. “Ini saya lagi verifikasi lagi. Totalnya 46 satker dan baru diverifikasi 36 satker. Yang paling banyak ada dimana saya belum cek lagi,”pungkas dia. Sekkab Lamsel Ir. Fredy Sukirman yang menyampaikan masalah ini pada rapat koordinasi bulanan senin lalu meminta kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Lamsel untuk patuh dan taat terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan dinas (Randis) yang digunakan. “Mulai saat ini masing-masing Kepala OPD diminta untuk tidak lagi menyampingkan soal pembayaran pajak kendaraan dinas baik yang digunakan para kepala OPD maupun para bawahannya,” ujar Fredy. Diungkapkannya, agar teguran dari Pemerintah Provinsi Lampung terkait belum dibayarkannya pajak kendaraan dinas milik Pemkab Lamsel tidak lagi terulang, Ia mengingatkan untuk tahun depan agar masing-masing OPD membayarkan pajak kendaraan dinas tepat waktu. “Anggarannya kan memang sudah tersedia dan dianggarkan. Kalau memang sudah datang waktunya bayar pajak, ya tinggal diusulkan saja ke BPKAD untuk pencairan dananya. Jadi jangan ditunda-tunda,” tandas Fredy (edw/iwn)