Belanja Tidak Langsung Turun 1,31 Persen

PKS Dorong Pemkab Perhatikan Nasib Guru Honorer

KALIANDA – Meski belanja langsung naik 1,02 persen yakni Rp 1.064.939.272.800,00- , namun persentase secara keseluruhan belanja tidak langsung  turun dari tahun sebelumnya. Adalah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyoroti adanya penurunan sebesar 1,31 persen pada anggaran belanja tidak langsung tersebut. “ Belanja langsung kita naik sekitar 1,02 persen tetapi ada penurunan terhadap belanja tidak langsung sebesar 1,31 persen. Sebelumnya 46,67 persen menjadi 45,35 persen,” kata Anggota Fraksi PKS M. Akyas di gedung DPRD Lamsel, Senin (12/11). Politikus asal Kecamatan Jati Agung itu mengatakan, pembahasan RAPBD mesti jelas dan mengarah pada kemaslahatan publik. Dengan kata lain setiap ada penurunan dan peningkatan mesti ada penjelasan secara rinci. “ Kita apresiasi kalau PAD Lamsel meningkat sekitar Rp 20 M tetapi perlu digaris bawahi juga bila terjadi penurunan karena masih banyak sektor yang perlu dibenahi,” sebut dia. Selain itu, nasib guru honorer juga mesti diperhatikan oleh Pemkab Lamsel. Mengingat amanat yang tercantum pada pasal 14 ayat (1) UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen bahwa dalam rangka melaksanakan tugas keprofesionalan guru berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial. “ Pemkab harus memperhatikan karena hal itu tertuang pada UU dan berlaku untuk semua guru baik PNS maupun Non PNS atau guru honorer,” sebut dia. Selain Fraksi PKS beberapa catatan juga datang dari Fraksi Demokrat yang  menyarankan agar anggaran daerah harus dijadikan alat untuk memotivasi kinerja OPD. Sedangkan diujung rapat paripurna yang dihadiri 41 dewan itu mengalir sebaris puisi karya Wawa Herawaty berjudul ‘Badai’ yang dibacakan oleh Akbar Gemilang dari Fraksi Golkar. Akbar menuturkan semangat dibalik bacaan puisi itu tak lain untuk kembali memotivasi DPRD Lamsel agar tetap fokus membangun Lamsel meski diterpa badai sekalipun. Secara keseluruhan delapan fraksi di DPRD Lamsel sepakat membahas RAPBD ditingkat selanjutnya. Menanggapi pemandangan umum yang disampaikan Fraksi PKS, Plt. Bupati Lamsel menegaskan tidak akan menelantarkan guru honorer yang ada di Lamsel. Pihaknya mengaku sudah berupaya mendorong pusat untuk kesejahteraan guru honorer dimasa mendatang. “ Sudah kita upayakan, dan kami (Pemkab) tidak akan abai soal itu,” tegas Nanang. Sedangkan untuk penurunan belanja tidak langsung Nanang mengiyakan bahwasanya penurunan tersebut dikarenakan besaran pembiayaan gaji pegawai Lamsel. Sehingga terjadi dfisit, namun lanjutnya secara keseluruhan hal itu tidak akan mengganggu. “ Memang ada pembengkakan sehingga terjadi penurunan pada sektor belanja tidak langsung. Turun 1,31 persen dari tahun sebelumnya. Dan kami berterimakasih atas saran yang diberikan oleh delapan fraksi yang menyetujui pembahsan RAPBD,” terangnya. Sementara Ketua DPRD Lamsel Hendry Rosyadi mengatakan sejatinya nasib guru honorer Lamsel juga menjadi perhatian dewan. Orang nomor satu di DPRD Lamsel itu mengatakan semua tergantung APBD Lamsel. “ Kalau secara kesiapan kita lihat APBD Lamsel tidak masalah, tetapi perlu kajian lagi untuk melakukan pengangkatan guru honorer menjadi THLS Lamsel. Karena kalau PAD terus meningkat hal itu dapat diwujudkan,” sebut Hendry. Masih kata Hendry pembahasan RAPBD akan kembali dlakukan medio 15 – 23 November mendatang. Waktu yang disediakan lanjutnya terbilang tentatif. “ Kalau waktu pembahasan masih kurang dapat kita tambahkan tentatif saja,” terangnya. (ver) Berikut liputan Saburai TV: https://www.youtube.com/watch?v=GxGLDXg6ZPw

Sumber: