Sengketa Lahan Warnai Peresmian JTTS

Warga Tanjungsari Ingin Ngadu ke Presiden

NATAR – Peresmian Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Bakauheni – Terbanggi Besar oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, di Desa Tanjungsari Kecamatan Natar, tidak disambut bahagia oleh sebagian warga. Sebab, 180 warga di Desa Tanjungsari Kecamatan Natar itu masih belum menerima Uang Ganti Rugi (UGR) dari lahan yang mereka garap selama puluhan tahun. Alhasil, momentum peresmian JTTS yang digelar di Tanjungsari itu sangat ingin dimanfaatkan warga untuk mengadu langsung ke orang nomor satu di republik ini. Suroyo (40) satu dari 180 kepala keluarga asal Desa Tanjung Sari yang belum menerima UGR mengatakan bahwa warga sangat ingin bertemu dan mengadu langsung ke Jokowi perihal sengketa lahan JTTS. “ Peresmiannya di Desa Tanjungsari, kami sebagai masyarakat Tanjungsari sangat ingin bertemu dan mengadukan masalah ini ke pak Jokowi,” kata Suroyo kepada Radar Lamsel, Minggu (7/3). Keinginan bertemu Capres nomor urut 1 itu bukan tanpa alasan. Pasalnya masalah ini telah berjalan selama dua tahun lebih, selain menguras pikiran dan energi. Kesabaran masyarakat di desa itu juga sudah limit. “ Selama ini kan prosesnya muter-muter terus. Mengadu ke BPN juga sudah bolak-balik. Hasilnya tetap belum ada, upaya pengaduan secara tertulis ke staff kepresidenan pun baru kami layangkan belum lama ini,” ungkap Suroyo. Peresmian JTTS di gerbang sumatera ini amat disayangkan oleh warga yang belum menerima UGR. Namun apa daya, Suroyo cs tak dapat berbuat banyak lantaran tak dapat bergerak bebas meski sekedar menyampaikan aspirasi kepada pemimpin negeri ini secara langsung. “ Ya, mau bagaimana lagi. Kalau sudah mau diresmikan oleh presiden. Maunya peresmian ini juga dibarengi dengan penyelesaian masalah sengketa lahan. Itu harapan kami sebagai rakyat,” terangnya. Upaya menyampaikan aspirasi ke presiden RI saat peresmian JTTS di Tanjungsari sepertinya tak akan sulit terwujud. Karena aparatur keamanan sudah menjaga ketat lokasi peresmian. Belum lagi menurut pengakuan Suroyo, warga sudah dimintai tanda tangan untuk menjamin situasi kondusif dengan tidak melakukan hal-hal diluar ketertiban. “ Dari aparat TNI/Polri sudah berjaga, masyarakat Tanjungsari terutama yang belum tuntas UGR nya diminta menandatangani pernyataan untuk tidak berbuat hal-hal diluar ketertiban,” ujarnya. Untuk diketahui, sengketa kepemilikan 256 bidang tanah di Desa Tanjungsari Kecamatan Natar itu dibelit persoalan rumit. Mulai dari indikasi pemalsuan KTP atas penerbita sertifikat pengklaim lahan, hingga indikasi permainan mafia tanah. Bahkan nama ketua DPC PKB Lamsel Imam Subkhi sempat disebut terlibat didalamnya namun Anggota DPRD Lamsel itu cepat-cepat mengklarifikasi kabar tersebut. “ Nggak. Kalau saya nggak pernah dipanggil. Yang dipanggil Polda Lampung itu Kades Robbani dan Kades Tanjungsari sebelum Robbani,” ucap Imam Subkhi kepada Radar Lamsel di Kantor DPC PKB, Jum’at (8/2) lalu. (ver)  

Sumber: