Ombudsman RI Perwakilan Lampung Kunjungi Pesawaran

GEDONGTATAAN - Wakil Bupati Pesawaran Eriawan, SH menerima kunjungan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Lampung dalam acara Sosialisasi dan Tindak Lanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Aula Pemkab Pesawaran, Kamis(21/3). Kunjungan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi  Lampung Nur Rakhman Yusuf didampingi Kepala Keasistenan Pencegahan Mal Administrasi Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung Atika mutiara Oktake vina, Asisten Bidang Pencegahan  Maladministrasi Muhamad Burhan. Kedatangan Ombudsman RI perwakilan Lampung dihadiri juga oleh Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Para Asisten, Para Kepala OPD, dan Para Camat.  Dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Peaawaran Eriawan mengucapkan selamat datang kepada Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung beserta Jajarannya dan menyampaikan terimakasih atas kesediaannya menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi tersebut. \"Semoga kegiatan ini dapat memberi pemahaman bagi pemberi pelayanan yaitu Pemkab Pesawaran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,\" ujar Eriawan. Dikatakan, seiring dengan tuntutan reformasi birokrasi disegala bidang, pelayanan yang berkualitas menjadi sangat penting, karena masyarakat terus menginginkan adanya pelayanan cepat, tepat dan ramah. Untuk itu selaku aparatur negara hendaknya benar - benar memahami dan mampu menerjemahkan secara seksama setiap kepentingan publik. Hal ini dikarenakan implikasi dari tuntutan publik terhadap setiap pelayanan yang diberikan oleh Penyelenggara Negara, yang senantiasa bermuara pada kepuasaan layanan, transparasi dan akuntabel.  \"Sehingga akan membentuk pelayanan publik yang lrima, yang sudah tentu menjadi tuntutan dan target dari penyelenggaraan pemerintahan,\" tuturnya. Eriawan menyampaikan, pada tahun 2017, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung melakukan penilaian kepatuhan terhadap standar layanan publik di 12 OPD, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Koprasi dan UKM, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Parawisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pertanian, dan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dimana Kabupaten Pesawaran mendapatkan Nilai 21, 97 (Zona Merah) dengan tingkat kepatuhan rendah.  \"Tentu hal ini merupakan cambuk bagi Pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk melakukan pembenahan dan perbaikan Standar Layanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, dan Alhamdulillah Syukur, pada tahun 2018, Kabupaten Pesawaran mendapatkan nilai 88.55 (Zona Hijau) dengan Tingkat Kepatuhan Tinggi,\" ungkapnya. Lebih lanjut Eriawan menyampaikan, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik pelayanan eksternal yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun pelayanan internal yaitu pelayanan yang diberikan kesesama Satuan Kerja ataupun pelayanan ke Aparatur Sipil Negara, maka pada tahun 2019 ini, seluruh Organisasi Perangkat Daerah wajib membuat Standar Layanan. \" Hal ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan, sehingga akan terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dengan Prinsip Good Governance,\" tandasnya. (Rus)

Sumber: