Bantuan 628 Kapal Nelayan Tsunami Belum Jelas

DKP Lamsel Sebut Proposal Sudah Masuk ke Pusat

KALIANDA - Upaya Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) soal pengadaan bantuan 628 kapal nelayan yang mengalami kerusakan pasca tsunami 22 Desember 2018 lalu belum menemui kejelasan. Hingga kini DKP Lamsel belum dapat kepastian dari Kementerian Kelautan RI soal bantuan yang sempat disinggung oleh Presiden Joko Widodo untuk memulihkan situasi pasca bencana. Kepala DKP Lamsel Meizar Melanesia mengatakan soal kepastian itu lantaran DKP Lamsel belum menjemputnya ke pusat karena masih ada beberapa kegiatan di lingkungan Pemkab Lamsel. “Memang kita berencana untuk ke kementerian menanyakan usulan bantuan kapal. Tapi kita masih ada kegiatan. Kemarin Musrenbangcam belum lama ini kita Musrenbang tingkat kabupaten,” kata Meizar Minggu (24/3). Meizar menuturkan proposal usulan ratusan kapal tersebut sudah diajukan sejak Januari lalu, bersamaan dengan usulan program untuk rehabilitasi pasca bencana tsunami lainnya. “Kalau proposal usulan sudah kita masukan sejak Januari lalu. Tapi sejauh ini belum ada kepastian kapan program bantuan untuk nelayan terdampak tsunami akan turun,” ujarnya. Kepala OPD yang membidangi urusan kelautan serta perikanan di kabupaten ini menyebutkan data yang didapat jajarannya terdapat 628 kapal nelayan rusak berat dan 120 penangkaran udang milik perorangan rusak berat. Praktis kondisi tersebut melumpuhkan mata pencaharian warga sebagai nelayan. “Data yang masuk ke kami itu dari lima kecamatan yang ada di kabupaten Lampung Selatan rusak akibat tsunami. Terbanyak terdapat di kecamatan Rajabasa,” terangnya. Disisi lain, saat ini para nelayan kebingunan untuk bisa membangkitkan kembali perekonomian yang lumpuh akibat tsunami. Rencana program bantuan perahu dan alat tangkap dari pemerintah pusat sempat menjadi kabar baik bagi nelayan namun sayang, tak kunjung ada kepastian. “Tidak mungkin kita terus tergantung dengan bantuan dan tinggal di pengungsian selamanya, karena dapur butuh ngebul. Kalau berdiam tanpa aktivitas ujung-ujungnya jenuh sementara mau beraktivitas melaut, peralatan sudah lenyap semua,” kata Julhadi (40) nelayan asal Way Muli Timur. Para nelayan itu berharap Dinas terkait memperjuangkan upaya bantuan alat tangkap ikan yang sempat diajukan. Sebab perekonomian para korban tsunami nyaris lumpuh terutama bagi warga yang berprofesi sebagai nelayan. (ver)

Sumber: