Tidak Transparan, Penyertaan Modal BUMDes Rawan Fiktif

PALAS – Kurangnya transparansi pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi penyebab adanya penyertaan modal fiktif BUMDes di Kecamatan Palas.           Program BUMDes yang mulai berjalan sejak 2016 silam, hingga saat ini hanya empat desa yang terpantau dan sudah berjalan dengan cukup baik. Sementara 17 desa lainnya belum diketahui apakah sudah berjalan atau belum.           Hal tersebut diungkapkan oleh Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) Kecamatan Palas Idaria, S.Sos. Menurutnya, progam BUMDes sangat rawan terjadi penyertaan modal fiktif yang dilakukan oleh perangkat desa atau pengurus BUMDes itu sendiri.           Salah satu penyebabnya, tidak adanya transparansi peyertaan modal antara perangkat desa dan pengurus BUMDes kepada pendamping serta masyarakat.           “Kami sendiri sebagai pendamping sulit mendapatkan informasi terkait BUMDes yang sudah berjalan. Tidak adanya transparansi menjadikan posisi BUMDes menjadi sangat rawan dijadikan peluang oleh perangkat desa dan pengurus BUMDes untuk penyertaan modal fiktif,” kata Idaria kepada Radar Lamsel, Rabu (22/5).           Ida menerangkan, dari 21 desa yang ada di wilayah Kecamatan Palas hanya empat desa yang sudah berjalan dengan cukup baik. Keempat desa tersebut antara lain Desa Bandanhurip, Pulautengah, Pulaujaya, dan Rejomulyo. Sedangkan sisanya tidak terpantau, apakah sudah berjalan atau belum.           “Hanya empat desa itu saja yang bisa kami pantau dan sudah berjalan cukup baik. Sedangkan desa yang lain perangkat desa dan pengurus BUMDesnya tidak mau terbuka dan transparan kepada kami sebagai pengawas,” ujarnya.           Selain Idaria, pendamping PDP lainnya, Rama juga mengungkapkan hal yang sama. Menurutnya, pengurus BUMDes dan perangkat desa hanya akan terbuka kepada pendamping ketika terjadi masalah terkait pengelolaan BUMDes.           “Seperti di Desa Sukaraja beberapa waktu lalu, pengurus BUMDes baru terbuka setelah ada masalah. Harapan kami kedepannya pengurus BUMDes dan perangkat desa akan lebih terbuka dan tranfaran baik kepada pengwas maupun kepada masyarakat,” harapanya. (vid)

Sumber: