Huntap Korban Stunami Masih Proses Penlok

Rencana Dibangun Masing-Masing Desa

KALIANDA – Warga pesisir Lampung Selatan yang menjadi korban bencana tsunami beberapa waktu lalu masih harus bersabar untuk mendapatkan hunian tetap (huntap) yang dijanjikan oleh pemerintah pusat. Pasalnya, saat ini Pemkab Lamsel masih dalam proses penetapan lokasi (penlok) untuk pendirian rumah tinggal mereka yang hancur diterjang ombak tsunami. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lampung Selatan I Ketut Sukerta mengungkapkan, untuk memutuskan pendirian huntap bagi para korban tsunami memang dibutuhkan proses yang panjang. Sebab, berbagai hal yang menyangkut urusan tersebut harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Sebelumnya tim sudah pernah mengajukan lokasi untuk huntap ke Pemerintah Provinsi Lampung. Tapi, belum disetujui karena lahan yang kami ajukan luasannya kurang dari 5 Hektare. Maka, tim sekarang masih terus membahasnya dengan pihak-pihak terkait,” ungkap Ketut kepada sejumlah awak media di Kantor Bupati Lamsel, pekan lalu. Dalam aturan pendirian huntap bagi korban bencana, kata Ketut, jika luasan lahanya kurang dari 5  hektare bisa langsung ditunjuk tanpa proses lelang. Maka, pihaknya saat ini tengah melakukan komunikasi dengan pihak terkait untuk menentukan lokasi pendirian huntap. “Kebutuhan secara keseluruhan totalnya 8 hektar. Kita dulu mengajukan kurang dari 5 hektare karena kita bagi dalam dua tahap. Ternyata, ada aturan yang saya jelaskan tadi. Maka, harus langsung kita ajukan 8 hentare kebutuhan lahannya. Mudah-mudahan, dalam waktu dekat sudah ada kesepakatan dalam penlok huntap ini,” terangnya. Lebih lanjut dia menjelaskan, rencananya huntap tersebut akan dibangun di masing-masing desa yang menjadi korban bencana tsunami. Sehingga, masyarakat tidak perlu lagi mengurus berbagai keperluan administrasi kependudukan. “Rencananya lokasi huntap tidak jauh-jauh dari lokasi huntara sekarang ini. Misalnya mereka warga Kunjir ya tetap dibangun di wilayah desa yang sama. Tapi, lokasinya kita ambil di wilayah yang lebih aman atau naik ke arah pegunungan. Jadi, administrasi kependudukan mereka juga masih tetap menggunakan yang lama,” pungkasnya. (idh)

 

Sumber: