Dinas Kesehatan Sosialisasi Gerakan Deteksi Dini Faktor Resiko PTM

GEDONGTATAAN - Keberadaan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) di tiap-tiap desa diharapkan dapat menjadi upaya pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) dan Kesehatan Jiwa Masyarakat serta mampu meningkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penemuan dini factor resiko penyakit tidak menular. Sebab, menurut Kepala Dinas Kesehatan Pesawaran, Harun Tri Djoko, Posbindu PTM merupakan salah satu upaya kesehatan yang berbasis masyarakat yang bersifat promotif dan preventif.

 

 \"Kegiatan Posbindu ini pada dasarnya adalah kegiatan milik masyarakat yang dilaksanakan dari masyarakat,oleh masyarakat dan untuk masyarakat, sehingga pelaksanaan Posbindu bisa dilakukan oleh kader kesehatan yang telah terlatih dengan pengawasan dari petugas Puskesmas,\" ujar Harun saat membuka kegiatan Sosialisasi gerakan deteksi dini faktor resiko PTM di tingkat kecamatan kabupaten/kota tahun 2019 yang dilaksanan di aula salah satu hotel di Kabupaten Pringsewu, Rabu (10/7). Sedangkan untuk sasaran Posbindu, menurut Harun, adalah masyarakat usia 15 tahun ke atas, baik itu dalam kondisi sehat maupun yang beresiko kasus PTM. Sebab, dikataknya penyakit tidak menular telah menjadi masalah kesehatan masyarakat utama di Indonesia, karena tingginya kasakitan, kematian, dan beban pembiayaannya. 

 

\"Dengan adanya sosialisasi ini, mempunyai tujuan supaya para peserta mengetahui tentang apa itu PTM, Faktor Resiko, Dampak dan Pengendalian PTM. Selain itu kemampuan para peserta juga di latih untuk melakukan pencatatan dan Surveilance berbasis Web,\" terangnya. Dalam Sosialisasi tersebut, lanjutnya, juga memiliki maksud untuk meningkatkan keterampilan kader dalam melakukan konseling dan penyuluhan factor resiko serta upaya pengendalian PTM. 

 

\"Salah satu yang menjadi Tupoksi Posbindu adalah menggalak kan gerakan Masyarakat hidup sehat (GERMAS) tentunya dengan bermacam kegiatan di dalamnya. Oleh karena itu melalui kader posbindu saya harap bisa diaplikasikan dan di wujudkan pada masyarakat di masing masing desanya,\" imbuhnya. Sedangkan untuk peralatan yang diperlukan dalam Posbindu tersebut, diakui Harun hingga saat ini memang belum sepenuhnya mencapai 100 persen diberikan kepada tiap Posbindu seperti halnya alat pengukuran tensi darah dan gula darah.

 

 \"Baru sekitar 75 persen, tapi ini akan segera terpenuhi pada tahun 2020 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK),\" ucapnya. Namun, meskipun hampir seluruh Posbindu saat ini telah memiliki kedua alat tersebut, tapi untuk kebutuhan peralatan pelengkap seperti stik dan lainnya juga perlu mendapatkan perhatian. Sebab, jika dihitung dalam satu tahun, setidaknya Posbindu se-Kabupaten Pesawaran memerlukan dana sekitar Rp.3 milyar yang nantinya akan digunakan untuk membeli peralatan penunjang hingga managemen pengelolaanya.

 

 \"Kadernya tentu perlu insentif juga. Tapi kita masih coba cari solusinya, apakah memalui DAK, APBD Provinsi, kabupaten atau Dana Desa,\" tandasnya. Hal senada ditambahkan Anggota DPRD Pesawaran, Aria Guna, dimana menurutnya mengenai kebutuhan anggaran pada oprasional Posbindu tersebut harus ada kolaborasi antara, pusat, daerah dan desa. Namun, pihaknya menyarankan kepada Dinas Kesehatan untuk segera menyusun rancangan Perda yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program tersebut.

 

 \"Apalagi ini telah menjadi program pemerintah pusat. Jika kepala daerah tidak melaksakanya, akan mendapatkan sanksi. Jadi nanti kita lihat porsinya, berapa masing-masing persentase yang akan dikeluarkan oleh masing-masing tingkatan,\" pungkasnya. (Adv)