Kocok Bekem DTPHP Anggaran PEDA KTNA

Warga Kecewa, Kontingen KTNA Terbengkalai

KALIANDA – Pelaksanaan Pekan Daerah (PEDA) Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) ke XVI tingkat Provinsi Lampung yang digelar di lapangan Cipta Karya Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan bisa dikatakan sukses digelar. Namun, terdapat berbagai persoalan yang ditengarai ketidak transparanan Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (DTPHP) dalam penggunaan anggaran.           Seperti buang badan, dinas yang mengurusi masalah pertanian di Bumi Khagom Mufakat ini mengkambing-hitamkan provinsi yang punya hajat dalam acara yang digelar selama empat hari tersebut. Padahal jelas, dana sharing yang bersumber dari APBD murni 2019 telah dianggarkan untuk kegiatan tersebut.           Kekicruhan kegiatan itu sebetulnya terjadi mulai dari tahapan awal kegiatan yang membuat warga sekitar kecewa oleh sikap pelaksana kegiatan dari dinas terkait. Pasalnya, warga lingkungan sekitar telah dimintai tolong untuk menyiapkan tempat untuk menginap para kontingen dari kabupaten lain sebagai peserta.           Namun, pada saat pelaksanaannya tidak ada konfirmasi jika tidak jadi menggunakan tempat warga. Padahal, mereka telah menyiapkan lokasi sesuai dengan kesepakatan yang sudah dilakukan.           “Sebenarnya kekesalan kami ini bukan soal nominal angka yang mereka tawarkan. Melainkan dari caranya yang terkesan semau mereka sendiri. Dari jauh hari lalu mereka minta tolong dan kami iyakan. Bahkan, sampai pukul 16.00 WIB sebelum kegiatan masih ada pemberitahuan dari panitia jika kontingen dari daerah lain akan segera datang. Tetapi, habis maghrib tiba-tiba ada informasi batal,” keluh salah seorang Ketua RT yang namanya minta dirahasiakan.           Dia menjelaskan, jauh beberapa waktu lalu pihak DTPHP Lamsel mendatangi kepala lingkungan di wilayah Kelurahan Wayurang untuk membicarakan persoalan tersebut. Wacananya, setiap rumah akan ditempati oleh kontingen dari KTNA Kabupaten lain dengan jumlah yang telah di tetapkan.           Selain itu, rumah warga yang ketempatan ditunjuk sekaligus menyediakan konsumsi para kontingen dengan buget Rp100 ribu untuk makan pagi dan malam per orang. Anggaran itu termasuk sebagai ucapan terimakasih dan uang kebersihan.           “Sekali lagi kami tidak mempersoalkan nominalnya. Kami disini berniat membantu untuk suksesnya kegiatan di wilayah kita. Dari dinasnya sendiri yang menawarkan dan mengeluarkan buget anggarannya dan kami tidak minta. Kalau daerah kita ini ramai, kami sebagai warga juga sangat senang,” imbuhnya.           Namun, para warga yang sudah dimintai tolong itu tidak bisa berbuat banyak. Sebab, pihak dinas berdalih tidak memiliki anggaran untuk kegiatan tersebut.           “Yang justru menimbulkan pertanyaan dari kami disini. Mereka yang minta tolong dan menjanjikan buget anggaran, tapi bilang tidak ada anggaran. Entah dialihkan kemana para kontingen-kontingen itu. Karena dari awal sampai dengan hari pelaksanaan masih tetap memesan tempat tinggal kami,” tukasnya.           Hal senada disampaikan Ketua KTNA Lamsel M. Amin lantaran kecewa dengan DTPHP terkait kegiatan tersebut. Dia harus berjibaku sendiri menyiapkan konsumsi bagi 150 orang lebih Kontingen KTNA Lamsel untuk mensukseskan kegiatan tersebut.           Bahkan, dia yang notabenenya merupakan ketua tidak diizinkan mengintip anggaran untuk kegiatan tersebut. Seperti dibiarkan terbengkalai tanpa ada perhatian dari leading sektor sebagai kordinasi dari organisasi yang membawahi para petani ini.  “Saya tidak mau minta. Saya hanya ingin kejelasan saja. 150 orang ini saya siapkan untuk mendukung kegiatan agar sebagai tuan rumah Lamsel tidak dipandang buruk oleh kabupaten lain,” ungkap M. Amin ditemui usai kegiatan.           Menurut dia, KTNA tidak dilibatkan secara total dalam urusan penganggaran kegiatan tersebut. Namun, dalam prakteknya dilapangan semuanya ditangani dan dibebankan oleh jajaran pengurus dan anggota KTNA.           “Selama kegiatan mulai dari persiapan sampai penutupan 5 hari full kendaraan saya pribadi stand by. Setetes bahan bakar dari pemerintah saja saya tidak merasakannya. Karena, setiap saya tanya kata ibu Puji Kabid di DTPHP yang mengurusi kegiatan ini anggarannya belum jelas. Maksud saya, kalau toh butuh dana talangan kita siap mencarikan. Semua itu hanya butuh kejelasan,” cetusnya.           Ironisnya, mantan Kades Gunung Terang ini harus berhutang di salah satu rumah makan untuk keperluan makan dan minum kontingen PEDA KTNA Lamsel. Dia berinisiatif membuat kupon makan yang di cap dan ditandatangani untuk ditukarkan makanan di rumah makan yang telah ditunjuk.           “Belum tahu ini mas berapa hitungannya bon saya di rumah makan itu. Untung saja masih ada orang yang mau saya hutangi. Dan setelah bubar tadi saya berikan penjelasan kepada kontingen soal uang saku mereka. Sedih saya sebenarnya. Karena belum tahu anggarannya karena selalu mendapatkan alasan belum cair. Masa iya mereka keluar rumah selama lima hari pulang dengan tangan kosong,” jelasnya seraya menunjukan kopelan kupon makan yang dia buat.           Lebih lanjut dia mengungkapkan kecemburuannya dengan kontingen PEDA KTNA dari daerah lain yang mendapatkan perhatian lebih dari pemerintahannya. Bahkan, mereka setiap malam dikunjungi dan diberikan semangat untuk menghadapi berbagai perlombaan yang ditandingkan dalam kegiatan tersebut.           “Kami ini petani. Jadi di berikan semangat atau dikunjungi saja sudah sangat senang. Nanti lah urusan diperhatikan dengan diberikan imbalan itu. Padahal, kami berjuang untuk Lamsel agar bisa dilihat sebagai tuan rumah yang baik. Apalagi, kita menyabet empat piala untuk KTNA Lamsel dalam kegiatan ini. Anggarannya ya semua swadaya teman-teman pengurus,” pungkasnya.           Namun sayangnya, Kabid PSP DTPHP Lamsel Puji Astuti belum bisa dikonfirmasi mengenai persoalan tersebut. Dihubungi melalui sambungan teleponnya dalam kondisi tidak aktif.           Terpisah, Kepala BPKAD Lamsel Dra. Intji Indriati membenarkan hal tersebut. Pemkab Lamsel memang telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan yang baru pertama kali dilaksanakan di kabupaten paling selatan ini. “Iya benar. Ada anggarannya dari APBD,” tulis Intji saat dikonfirmasi melalui pesan whatshapp, Kamis (18/7) kemarin.           Meski demikian, sejauh ini dari OPD terkait belum mengajukan anggaran ke BPKAD. “Kalau urusan mau cair atau tidak tanya bagian keuangan dinasnya. Bagian perbendaharaan. Tanya prosesnya sudah sejauh mana. Kami hanya memproses dokumen yang masuk,” tukasnya tanpa menjelaskan berapa pagu anggaran untuk kegiatan tersebut. (idh)

Sumber: