Tunggakan PKB Goyang Pendapatan Daerah

34.545 Kendaraan Potensi Menunggak Pajak

KALIANDA – Sebanyak 34.545 kendaraan di Kabupaten Lampung Selatan berpotensi menunggak pajak. Potensi tunggakan tersebut membahayakan pendapatan daerah yang sumbernya dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).           Itu terungkap dalam sosialisasi pendataan dan verifikasi potensi penerimaan pajak oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung melalui UPTD Wilayah II Kantor Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di Aula Krakatau Kantor Bupati Lamsel, Selasa (23/7) kemarin.           Menurut Kepala UPTD Wilayah II Samsat Kalianda Agustami, kegiatan sosialisasi secara door to door di wilayah Bumi Khagom Mufakat ini dimaksudkan untuk meminimalisir potensi penunggak PKM di daerah. Sebab, dalam kenyataannya belum semua potensi penerimaan PKB tergali secara optimal dari banyaknya kendaraan bermotor yang menunggak pajak.           “Salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung adalah dari sektor pajak daerah. Bahkan, PKB menjadi penyumbang tertinggi penerimaan daerah. Harapan kami, melalui kegiatan ini tunggakan PKB bisa semakin berkurang,” ungkap Agustami.           Dia membeberkan, terhitung hingga 31 Desember 2018 lalu potensi penerimaan PKB se-Provinsi Lampung mencapai Rp1,297 triliun dari 1.964.925 unit kendaraan bermotor yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Dia berharap, potensi tunggakan ini perlu diverifikasi guna memastikan kendaraan bermotor tersebut benar-benar ada dan dapat dipungut pajaknya.           “Pemprov Lampung melalui Bapenda telah melakukan pendataan secara door to door dengan cara mendatangi langsung alamat wajib pajak untuk dilakukan pendataan dan verifikasi ulang. Dan kemudian dilakukan pemilihan potensi pajak yang masih aktif dan menyisihkan data yang tidak dapat lagi tertagih atau hilang untuk mengurangi potensi tunggakan yang cukup besar,” bebernya. Khusus wilayah Lamsel, lanjut dia, dari data yang dimiliki Bapenda Provinsi Lampung terdapat puluhan ribu kendaraan yang berpotensi menunggak pajak. Rinciannya, cakupan Samsat Kalianda sebanyak 10.691 unit, Samsat Natar sebanyak 15.178 unit dan Samsat Tanjung Bintang 8.676 unit. “Agar perolehan PKB bisa tercapai tentunya perlu kerjasama dari pemerintah kabupaten/kota khususnya para kepala daerah untuk dapat menugaskan aparatur pemerintahannya mulai dari tingkat desa/kelurahan sebagai koordinator pendataan dan aparatur di tingkat RT sebagai petugas pendataan di lapangan. Ini sebagai wujud komitmen kita untuk bersama-sama mendukung upaya optimalisasi penerimaan daerah yang nantinya bakal dikembalikan kepada masyarakat melalui pembangunan,” tukasnya.           Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Supriyanto berharap, melalui sosialisasi ini dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi para wajib pajak dalam membayar pajak kendaraannya setiap tahu. Hal ini guna meminimalisir tunggakan yang jumlahnya cukup besar. Selain itu, dia juga meminta kepada jajaran aparatur pemerintahan dapat mengingatkan para wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. “Karena tingginya angka yang belum membayar pajak kendaraan sangat berpengaruh terhadap capaian target pendapatan. Yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah yang Kabupaten Lampung Selatan dari sektor PKB,” pungkas Supriyanto. Tampak hadir dalam sosialisasi tersebut Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Setdakab Lamsel Supriyanto, S.Sos, MM sekaligus membuka kegiatan. Kepala UPTD Wilayah II Samsat Kalianda Agustami, M.Si, unsur Satlantas Polres Lampung Selatan, Jasa Raharja, camat, lurah/kepala desa, serta para petugas pemungut pajak dari Kecamatan Kalianda, Natar, dan Tanjung Bintang. Sebelumnya, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Lampung Selatan mematok kenaikan target pendapatan sektor pajak Rp 7,5 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah (APBD). Kepala BPPRD Lamsel Badruzzaman menjelaskan pihaknya masih punya cukup waktu untuk mencapai target tersebut. Ia juga menegaskan perihal target, pihaknya tidak asal pasang namun hal tersebut sudah dikaji terlebih dahulu. “ Ya, target kita di APBD-p naik Rp 7,5 miliar, saat ini masih Juli tentu saja masih ada cukup waktu untuk mencapai target tersebut, beberapa sumber seperti BPHTB salah satu penyokong disamping upaya kami untuk mengejar sektor PBB juga,” kata Badruzzaman kepada Radar Lamsel, Senin (22/7). (idh)

Sumber: