NU dan Muhammadiyah Ingatkan Dewan Baru Pro Rakyat

NU dan Muhammadiyah Ingatkan Dewan Baru Pro Rakyat

Duet Hendry – Darol Pimpin Sementara DPRD Lamsel

KALIANDA – Pimpinan sementara anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan dijabat oleh H. Hendry Rosyadi dan Darol Kutni. Penetapan pimpinan sementara itu berdasarkan aturan yang salah satu poinnya adalah perolehan kursi terbanyak di legislatif.           Utusan PDIP dan Partai Gerindra sebagai pimpinan sementara ini memiliki tiga tugas pokok yang harus diselesaikan dalam waktu singkat. Mulai dari memfasilitasi terbentuknya fraksi, terbentuknya panitia khusus (pansus) tata tertib (tatib) dan penunjukan pimpinan definitif periode 2019 – 2024.           “Penunjukan atau penetapan pimpinan sementara DPRD Lamsel ini sesuai aturan yang berlaku. Apalagi, kedua nya merupakan peraih suara terbanyak dan kursi terbanyak juga di DPRD selain PAN dan Golkar,” ungkap Sekretaris DPRD Lamsel Samsurijal kepada Radar Lamsel diruang kerjanya, Senin (19/8) kemarin.           Dia berharap, pimpinan sementara yang sudah diutus oleh partai politik masing-masing itu bisa segera merampungkan kewajibannya dalam waktu dekat. “Membentuk fraksi dan pansus tatib itu batas waktunya hingga 14 hari kedepan. Untuk penunjukan pimpinan definitif akan diberi waktu hingga 20 hari kedepan,” tegasnya.           Lebih lanjut dia mengatakan, dalam menentukan pimpinan definitif dapat dipastikan dari empat perwakilan parpol yang meraih kursi terbanyak di DPRD Lamsel. Diantaranya adalah PDIP, Gerindra, PAN dan Golkar yang sama-sama berbagi 7 kursi di DPRD Lamsel.           “Yang pasti, Ketua DPRD dari PDIP dan sisanya adalah wakil ketua I sampai dengan III. Tinggal kita lihat siapa utusan parpol yang mendapatkan mandat untuk menjadi pimpinan di DPRD. Itu internal dikalangan parpol,” pungkasnya.           Pelantikan anggota parlemen Lamsel yang baru itu memantik perhatian dua organisasi keislaman terbesar di negeri ini. Perhatian itu disampaikan Tokoh Nahdlatul Ulama Lamsel dan Tokoh Muhammadiyah Lamsel.           Ketua PCNU Lampung Selatan H. Nur Mahfudz mengatakan dengan dilantiknya 50 anggota DPRD Lamsel itu maka tantangan yang bakal dihadapi akan semakin berat. Ia juga mengingatkan para wakil rakyat yang dipilih masyarakat harus berada pad trek yang seharusnya.           “ Pertama-tami mari kita apresiasi dahulu para legislatif yang baru dilantik. Namun jangan lupa, tantangan yang dihadapi akan semakin berat, tanggungjawabnya pun semakin berlipat,” kata Nur Mahfud kepada Radar Lamsel usai menghadiri pelantikan anggota DPRD Lamsel, kemarin.           Pentolan NU kabupaten ini mengingatkan agar peran legislatif harus sejalan dengan kemaslahatan ummat. Karenanya setiap kebijakan-kebijakan yang nantinya akan diputuskan harus menakar kadar kepentingan masyarakat luas.           “ Jangan sampai setelah dilantik lupa dengan tanggungjawab sebagai wakil rakyat yang ayom kepada rakyat. Cara memnuhi tanggungjawab itu bisa dengan mengambil kebijakan yang pro terhadap rakyat bukan justru sebaliknya,” ujar dia.           Masih kata Nur Mahfudz, harmonisasi antara legislatif dengan eksekutif mesti dikedapankan guna mewujudkan kemajuan di Lampung Selatan. Dua kubu tersebut mesti menimbang setiap kebijakan yang nantinya bakal dirasakan dampaknya dalam kehidupan masyarakat.           Dia juga tak menampik, bahwa dari puluhan wakil rakyat tersebut, duduk kader-kader NU dan Muhammadiyah. Kendati begitu ia tak bicara perihal organiasi melainkan bicara kepentingan rakyat.           “ Baik legislatif maupun eksekutif juga mesti memperhatikan semua lini. Kalau seperti NU dan Muhammadiyah ini kan keberadaanya jelas dan tidak dapat dihilangkan jasanya memerdekakan Indonesia. Maka itu mari bersama memajukan Lampung Selatan, karena Lamsel sudah banyak menelurkan kabupaten lain dan itu terbukti maju,” tukasnya.           Hal senada juga disampaikan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lampung Selatan, H. Muchlisin Ilyas. Kepada Radar Lamsel tokoh masyarakat Kalianda itu mengatakan asa masyarakat Lampung Selatan ada pada pundak para wakil rakyatnya. Maju tidaknya kabupaten ini juga tergantung dari kebijakan-kebijakan yang ditelurkan.           “ Harapan orang banyak dipikul 50 anggota DPRD Lamsel. Tentunya itu tanggungjawab yang sangat berat. Muhammadiyah dalam konteks memajukan daerah akan selalu berkontribusi, tak diminta pun kami tetap berkontribusi melalui pergerakan-pergerakan masif para kader,” sebut Muchlisin.           Ada banyak obrolan yang ditangkap dari wawancara dua tokoh penting tersebut. Mulai dari pendidikan hingga hubungan organisasi keislaman besar dengan legislatif maupun eksektif selama ini.           “ Kami pesan untuk memajukan daerah, perhatikan pendidikannya. Seperti kebijakan yang tak dapat menyulitkan perkembangan pendidikan mesti ditakar lagi, zonasi salah satunya. Kalau bicara peran serta Muhammadiyah tak perlu diminta berperan pun kami tetap jalan.” Tandasnya. (ver/idh)

Sumber: