Dianggap Bebani ADD, Program Perawat Desa Dikeluhkan

NATAR - Program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamsel tentang perawat desa dinilai tidak bisa diterapkan disemua desa pasalnya sejumlah desa telah memiliki Bidan desa di dusun-dusun. Apalagi, honor atau gaji perawat desa tersebut akan dibebankan dalam Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga akan menganggu program yang sudah menjadi rutinitas desa seperti insentif guru ngaji dan guru PAUD. Kepala Desa Natar Edy Suwaspodo mengatakan, Peraturan Bupati (Perbup) Lamsel tentang perawat desa memang mau tidak mau akan diakomodir oleh Pemerintah desa (Pemdes) namun tidak bisa di akhir 2019 ini sebab beban ADD tahap IV sudah cukup banyak. \"Jujur saja, kalau untuk tahun ini tidak bisa diakomodir untuk perawat desa. Mungkin tahun 2020 nanti baru bisa,\" kata dia kepad Radar Lamsel, Kamis (10/10). Ia menambahkan, dari 12 dusun yang ada di Desa Natar sudah memiliki bidan semua sehingga keberadaan perawat tersebut nantinya akan tumpang tindih dengab tugas bidan desa selama ini. \"Sebetulnya saya tidak mempersoalkan, tetapi hanya berkaitan dengan tugas perawat itu sendiri nantinya,\" kata dia. Mantan Anggota DPRD Lamsel itu juga berharap ada kebijakan dari Pemkab Lamsel agar ada kelulasaan bagi desa dalam menyikapi perbup tersebut. \"Saya kira harus ada asas manfaat juga dalam penggunaan ADD, artinya perawat desa diperuntukkan bagi desa yang membutuhkan jasa perawat saja,\" tegasnya. Sementara itu Kades Negara Ratu Hery Putra menambahkan, jika memang kebutuhan perawat desa itu merupakan kebutuhan yang mendesak seharusnya Pemkab Lamsel melalui anggaran di Dinas Kesehatan bisa mengeluarkannya apalagi seleksinya dilakukan oleh Pemkab Lamsel sendiri. \"Jadi kami hanya menerima orangnya saja kemudian menyiapkan honornya, sementara yang menyeleksi perawatnya dari Pemkab Lamsel,\" keluhnya. Hal itu sangat bertentangan dengan semangat otonomi desa yang diberikan hak seluasnya dalam memajukan desa. \"Ya kami juga bisa melakukan seleksi, tentu yang kami pilih adalah tenaga perawat yang ada di desa kami. Tidak ada impor dari luar desa,\" tegasnya.(Kms)

Sumber: