Kompak Menolak, Modus Workhsop Batal

RAJABASA – Acara workshop yang diduga digagas oleh PT. LIP di Kahai Beach Hotel batal digelar. Informasi yang dihimpun Radar Lamsel, acara tersebut dibatalkan karena derasnya gelombang penolakan dari kalangan masyarakat, LSM, dan organisasi lingkingan hidup. Selain itu, masyarakat Desa Tejang Pulau Sebesi yang diundang tidak ada satu pun yang hadir.           Menurut Ketua APDESI Kecamatan Rajabasa, Khoiruddin Karya, ketidakhadiran berbagai pihak yang menolak rencana pertambangan PT. LIP memang telah direncanakan sejak awal. Sebelum jadwal pertemuan workshop itu ditentukan, APDESI Rajabasa langsung mengadakan pertemuan dan sepakat menolak kegiatan tersebut. “Masyarakat Sebesi yang diundang tidak mau hadir. Sebelumnya, kami juga mengadakan pertemuan internal. Dan hasilnya, kami (APDESI Rajabasa) sepakat menolak kegiatan PT. LIP,” katanya kepada Radar Lamsel, Senin (14/10/2019). Usut punya usut, ternyata kegiatan workshop tersebut dianggap tak jelas dan menyalahi aturan karena tidak memberi tahu pihak kepolisian. Polsek Kalianda, selaku pemegang teritorial wilayah Kecamatan Rajabasa mengaku tidak menerima pemberitahuan atau jadwal mengenai workshop tersebut. “Tidak jelas, pemberitahuan kepada kami juga tidak ada. Biasanya kalau workshop atau sosialisasi ada tembusan ke Polres,dan Polsek bertindak untuk pengamanannya,” kata Kapolsek Kalianda, Iptu. Dedi Suhendi saat dikonfirmasi. Ketua LSM Pelita Lamsel, Yodistara Nugraha, menilai langkah masyarakat pulau Sebesi yang menolak undangan tersebut sudah tepat. Di sisi lain, Yodis menganggap jika PT. LIP mengalami ketakutan karena masyarakat sudah menduga sosialisasi tersebut ditunggai kepentingan berbagai pihak. “Masa sosialisasi tapi tidak ada pesertanya? Kenapa, karena adanya maksud untuk meminta dukungan terkait aktivitas penambangan pasir yang dilakukan PT. LIP. Mungkin perusahaan ini mengira lebih baik dibatalkan daripada tidak ada yang datang, kan malu,” katanya. Di sisi lain, Direktur WALHI Lampung, Irfan Tri Musri, mendukung kekompakan masyarakat pulau Sebesi yang menolak hadir. Irfan menganggap masyarakat telah memiliki pendirian kokoh yang sejak awal diutarakan terhadap rencana pertambangan pasir tersebut. “Artinya, masyarakat masih memperjuangkan wilayahnya agar bebas dari pertambangan. Dan hal ini juga menandakan bahwa masyarakat tidak mudah diberi iming-iming,” katanya. (rnd)

Sumber: