GEDONGTATAAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pesawaran berikan sejumlah catatan terhadap Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020. Dimana berdasarkan hasil pandangan tiap fraksi, program-program Bupati Pesawaran baik di bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan dinilai masih belum dilaksanakan dengan maksimal.
Seperti halnya yang disampaikan fraksi PDI Perjuangan yang menegaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS harus sejalan dengan RPJMD. Selain itu PDI Perjuangan juga mewanti-wanti untuk tidak ada kegiatan yang tidak ekonomis, tidak jelas serta memastikan program-program yang dibuat dapat memiliki manfaat bagi masyarakat dan bukanhanya dinikmati oleh kalangan pejabat saja. \"Hal lainnya juga dalam pemberian bantuan hibah atau bantuan sosial kepada masyarakat. Untuk lebih didata, agar bantuan dapat tersalurkan dengan tepat kepada penerima yang benar-benar pantas menerima,\" ujar anggota Fraksi PDI Perjuangan, Bambang pada sidang paripurna, Rabu (16/10).
Sementara itu Fraksi PAN Pesawaran, dalam pandangannya yang disampaikan Umroni, menyoroti soal pengangkatan kepala sekolah yang dinilai tidak melalui mekanisme rekrutmen yang profesional sesuai dengan kemampuan dan kapasitas untuk menduduki jabatan tersebut. \"Kepala sekolah merupakan ujung tombak dari Dinas Pendidikan. Sebagai contoh, beberapa waktu lalu ada kepala sekolah yang dicopot dari jabatan dan status PNS nya karena tersangkut masalah hukum. Dan ini perlu menjadi catatan bagi kita semua,\" ucapnya.
Selain itu, pandangan Fraksi PKB yang disampaikan, Devita Sahara juga mengkritisi terkait upaya pemerintah dalam meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata karena hingga saat ini masih belum ada peningkatan yang maksimal. Padahal Kabupaten Pesawaran memiliki destisasi pariwisata terbanyak di Provinsi Lampung. \"Tentu ini menjadi kewajiaban kita bersama dalam mengelola potensi yang ada secara lebih kreatif dan inovatif seperti yang sudah dilakukan di daerah lain,\" jelasnya.
Fraksi Nasdem dalam pandanganya yang disampaikan, Roliansyah juga meminta kepada pemerintah daerah setempat untuk memperhatikan baik di bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan tidak hanya dari segi kwantutas saja, namun juga harus berkualitas. \"Kita harus buktikan bahwa di Bumi Andan Jejama ini kita memiliki niat untuk merealiasasikan janji-janji selama kampanye dan berpihak kepada masyarakat untuk memajukan Kabupaten Pesawaran,\" imbuhnya.
Hal senada ditambahkan, Fraksi Golkar yangbdisampaikan oleh, Bambang Suheri bahwa subtansi dan materi yang terkandung dalam KUA PPAS APBD 2020 belum memenuhi harapan hingga dipenghunjung kepemimpinan kepala daerah. \"Oleh karena itu, seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam prioritas tahun 2020 masih perlu di evaluasi secara tuntas,\" tegasnya.
Hal tersebut ditambahkan Fraksi PKS, dimana PKS berharap agar Bupati Lebih menekankan anggaran pada Prioritas Infrastruktur, Pendidikan dan kesehatan. Sebab dengan adanya infrastruktur yang mantap, tingkat Pendidikan yang tinggi, serta taraf kesehatan yang meningkat, maka akan meningkatkan kesejahteran masyarakat Pesawaran sesuai visi dan misi Bupati Pesawaran. \"Oleh karena itu, kami meminta agar konsisten menaikkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dengan mengalokasikan 20% lebih anggaran untuk bidang pendidikan dan 15% untuk kesehatan,\" tutup anggota Fraksi PKS, Agung Prasetya. (Rus)