Pemaparan STNK Awali Diskusi Publik SMSI

KALIANDA – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Lampung Selatan mempercepat jadwal diskusi publik. Rabu (23/10/2019), SMSI memulai pergerakkan diskusi dengan mengundang Kasatlantas Polres Lamsel, AKP. M. Kasyfi Mahardika, S.IK. Kedatangan alumnus Akpol 2009 ini diterima langsung oleh Vivo Trialito, selaku Ketua SMSI Lampung Selatan. Dalam diskusi yang berlangsung hangat itu, Kasyfi menjelaskan secara gamblang kepada anggota SMSI tentang penindakan lalu lintas di wilayah hukum Polres Lamsel. Salah satu persoalan yang sering dibahas di kalangan masyarakat adalah wewenang kepolisian dalam menindak STNK yang mati. Kasyfi mengatakan penindakan STNK mati merupakan wewenang polisi sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Ayat 2 UU No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bahwa STNK bermotor dan TNKB berlaku selama lima tahun dan harus dilakukan pengesahan kembali setiap tahunnya. “Misal, tahun ke-3 atau ke-4 tidak dicap, itu tidak bisa ditilang. Kalau tahun ke-5 tidak dicap, itu dianggap tidak hidup dan bisa ditilang,” ujarnya. Karenanya, lanjut Kasyfi, masyarakat diwajibkan membayar pajak setiap tahunnya dengan melampirkan KTP sebagai bukti kepemilikan kendaraan. Dengan begitu, pemilik bisa mendapatkan bukti keabsahan berupa cap di STNK. “Kalau yang 2 tahun mati STNK itu tandanya bukan 2 tahun tidak bayar pajak, itu salah. Yang benar itu 7 tahun tidak perpanjang pajak. Kalau mau menghidupkan lagi bisa, tapi harus bayar BBN 1 atau pendaftaran lagi dari awal,” katanya. Kepolisian, sambung Kasyfi, telah mempermudah pelayanan bagi masyarakat yang ingin memperpanjang masa berlaku STNK-nya. Jika sebelumnya pembayaran wajib berdasarkan domisili, sekarang peraturan itu telah diubah. Setiap pemilik kendaraan bisa memperpanjang STNK di Samsat yang ada di Provinsi Lampung. “Sistemnya sudah online, jadi masyarakat Lampung Selatan yang kendaraannya berdomisili di Bandarlampung, bisa membayar pajak di Samsat Kalianda,” katanya. Mengenai pemaparan yang disampaikan Kasyfi, Vivo Trialito menilai hal itu bisa menjadi informasi penting bagi masyarakat luas. Apalagi, kata dia, masyarakat memang belum mengetahui kepastan apakah polisi dapat menindak pengendara yang STNK-nya telah mati. “Ini sebuah info untuk masyarakat, khususnya mengenai STNK. Dan bagian ini juag menjadi penting karena banyak masyarakat bisa tahu kalau STNK dapat ditilang oleh polisi,” katanya.(rnd)
Sumber: